JAKARTA, Klikanggaran.com—Publik tentu masih ingat bahwa beberapa petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Misalnya, sebut nama Sofyan Basir yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada April 2019 lalu. Terseretnya Sofyan menjadi salah satu berita besar tahun ini, sebab saat itu dia adalah orang nomor satu di salah satu BUMN terbesar di Indonesia, PT PLN (Persero).
Lalu, ada nama Wisnu Kuncoro sebelumnya Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Dia terjaring operasi OTT KPK pada Maret 2019 lalu. Penangkapan Wisnu oleh KPK terkait dugaan pengadaan barang dan jasa.
Belum lama, KPK mengamankan Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam dalam OTT pada 1 Agustus. Andra diduga menerima suap dari PT INTI.
Terbaru adalah Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Dolly Pulungan. Dia kena OTT pada Selasa (3/9/2019). Dolly Pulungan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait distribusi gula. Dia diduga menerima suap SGD 345 ribu dari pihak swasta.
Apa kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyaksikan banyaknya bos-bos badan usaha milik negara (BUMN) yang terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?
Kata Sri Mulyani, mereka pengkhianat.
"Ini kan merupakan suatu reputasi yang berat. Buat mereka yang jujur, mereka yang komit, itu merupakan sesuatu penghianat," kata dia di Kompleks Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (4/10/2019).
Menurutnya, bukan tidak mungkin reputasi mereka yang sudah bekerja secara jujur akan ikut hancur terseret bos-bos BUMN yang terjerat korupsi.
"Jadi mereka merasa bahwa apa yang telah mereka lakukan dengan baik mudah sekali hancur reputasinya hanya karena adanya kejadian di antara BUMN, sehingga semua orang menganggap semuanya buruk," jelas dia.
"Itu adalah sesuatu yang saya sebut memang selama ini di Kementerian Keuangan pun kalau kejadian seperti itu saya anggap itu adalah suatu penghianatan," sambungnya.
Padahal tak sedikit mereka yang ada di BUMN sudah bekerja secara profesional dan baik. Adanya pihak-pihak yang mencoreng nama baik BUMN tentu akan membuat mereka kecewa.
"Dan mayoritas yang mereka ini pasti sangat kecewa dan tersakiti dengan adanya kejadian-kejadian seperti itu," tambahnya.
Sementara, Menteri BUMN, Rini Soemarno, mengaku tidak mengetahui godaan apa yang berhasil membuat para bos perusahaan pelat merah terciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, BUMN sendiri sudah bekerja sama dengan lembaga antirasuah dalam mencegah tindakan korupsi
Rini bilang, kejadian yang menimpa banyak bos BUMN lebih dikarenakan masalah individu bukan perusahaan.
"Kita tidak tahu hati seseorang, kita tidak tahu godaan apa yang membuat mereka akhirnya lupa," kata Rini di komplek Istana Kepresidenan, Jakarya, Kamis (3/10/2019).
Rini mengaku, sejak awal memimpin BUMN telah membuat banyak aturan yang tujuannya menghilangkan tindak korupsi di lingkungan perusahaan pelat merah. Bahkan, Kementerian maupun perusahaannya sudah ada yang bekerja sama dengan lembaga anti rasuah tanah air.
"Kita selalu melakukan pengawasan tapi memang kita juga kerja sama dengan KPK, kita bekerja sama dengan KPK sejak awal membuat program-program supaya BUMN ini juga jelas rambu-rambunya," ujar dia.
