• Selasa, 24 Mei 2022

Dua Kado Tahun Baru KPK untuk Rakyat Ini, Pintu Masuk ke Ikan Kakap?

- Senin, 31 Desember 2018 | 15:00 WIB
Kado Tahun Baru
Kado Tahun Baru

Klikanggaran.com (31-12-2018) – Patut disambut gembira kado tahun baru dari KPK. Belum selesai ditangani kasus OTT Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tiba-tiba KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) lagi. Kali ini KPK menghajar Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). Disinyalir OTT pejabat korup di KemenPUPR tersebut terkait Proyek Sisem Pengadaan Air Minum Tanggap Bencana di daerah-daerah rawan bencana.

Dengan tangkapan tersebut, Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA) menyampaikan harapannya. KPK tidak berhenti dan berpuas diri dengan penangkapan pejabat-pejabat kelas teri. Menurut Alaska, KPK harus menelusuri keterlibatan pejabat-pejabat kelas kakap di dalam KemenPUPR dan Kemenpora. Sebab mana berani pejabat ikan teri menerima fee, kalau bukan diperintah oleh atasan mereka.

Menurut pantauan Alaska, sudah sepantasnya Kementerian Pemuda dan Olahraga dan KemenPURR kena OTT oleh KPK. Karena, data dan dokumen yang dimiliki Alaska, potensi kerugian negara di Kemenpora dari tahun 2015 sampai 2017 sebesar Rp 93,8 milyar.

Sedangkan di KemenPUPR, potensi kerugian negara dari tahun 2015 sampai 2017 sebesar Rp 15,6 triliun dan USD.1.047.123.

Kado Tahun Baru dari KPK


Melihat besar potensi kerugian Negara di kedua lembaga negara tersebut, sudah selayaknya KPK mengembangkan dua kasus ini. Atau, dari kasus-kasus OTT KPK atas dua kementerian ini, bisa dijadikan sebagai pintu masuk. Untuk membongkar paket-paket proyek lelang di dua kementerian tersebut.

“Terakhir, kami dari rakyat atau LSM Alaska, berterima kasih kepada KPK karena sudah memberikan dua kado tahun baru. Berupa OTT dua kementerian negara,” kata Adri Zulpianto, Koordinator ALASKA.

Alaska adalah Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran. Terdiri dari Lembaga Kaki Publik (Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik) dan Lembaga CBA (Lembaga Center for Budget Analysis).

“Selain kado tahun baru ini, kalau boleh, kami dari Alaska meminta. Agar KPK segera pantau ikan kakap di Kementerian Ketenagakerjaan. Karena potensi kerugian negaranya dari tahun 2015 - 2017 sebesar Rp 127,3 miliar dan USD.9.347.100,” lanjut Adri.

Menurutnya, ada juga potensi kerugian Negara di Kementerian Ketenagakerjaan. Dan, nilainya lebih besar bila dibandingkan dengan Kemenpora.

Baca juga : Operasi Tangkap Tangan di Kemenpora KPK Lebih Doyan Ikan Teri

Editor: Administrator

Tags

Terkini

X