Jakarta, Klikanggaran.com (13-12-2018) – Belakangan ini, banyak Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan kepala daerah. Hal ini sebagai bukti bahwa Mendagri gagal bangun daerah agar bersih dari korupsi.

Begitu menurut Adri Zulpianto, Koordinator ALASKA (Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran). ALASKA adalah gabungan dari Lembaga Kaki Publik (Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik), dan Lembaga CBA (Center for Budget Analysis).

Terkait penilaian tersebut, Klikanggaran.com coba bertanya. Apa kaitan OTT dengan Mendagri gagal bangun daerah bersih korupsi?

“Ya, Mendagri gagal bangun daerah agar bersih dari korupsi,” jawab Adri.

Adri menjelaskan, Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri, gagal dalam melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada seluruh kepala daerah. Agar, menahan diri dan tidak melakukan tindak pidana korupsi.

“Proses konsolidasi ini merupakan sebuah tindakan pro aktif Kementerian Dalam Negeri. Yaitu untuk menahan laju tindak pidana korupsi yang dilakukan secara massif oleh kepala daerah,” kata Adri.

Adri juga mengatakan, kegagalan Kemendagri ini seharusnya ditindak cepat. Presiden seharusnya melakukan evaluasi terhadap kinerja Tjahjo Kumolo. Agar menanggulangi tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah.

“Jangan seolah-olah, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, bukan menjadi tanggung jawab Kemendagri,” tegas Adri.

Menggilanya kepala daerah yang terkena OTT KPK, lanjut Adri, seakan tidak memberikan efek jera. Para kepala daerah lainnya seperti tidak takut melakukan tindakan koruptif.

Sehingga tindakan koruptif ini, dinilai Adri menjadi tindakan yang biasa. Maka menurutnya, KPK juga harus memberikan tuntutan sanksi pidana yang tegas.

“Yang benar-benar dapat membuat pelaku korupsi jera. Membuat efek takut untuk melakukan tindakan pidana korupsi,” ujar Adri.

Sudah sejak lama masyarakat meminta agar sanksi pidana korupsi berupa hukuman mati. Atau, diberikan hukuman seumur hidup kepada pelaku tindak pidana korupsi.

“Kami menilai, tidak ada salahnya aspirasi masyarakat ini diberlakukan. Agar efek jera dan takut untuk melakukan tindak pidana korupsi benar-benar dapat tercipta,” kata Adri.

“Dan, untuk OTT kali ini, kami menilai perlu ada penghargaan kepada Mendagri. Yaitu sebagai Era Kepemerintahan yang kepala daerahnya banyak terlibat korupsi,” tutup Adri.

 

Penulis : Tim Berita

Baca juga : Bupati Cirebon Di-OTT KPK, Bukti Wewenang KASN Belum Optimal?