DPD RI dan Hilangnya Kepercayaan Rakyat

photo author
- Senin, 19 September 2016 | 00:31 WIB
images_berita_Sep16_1-TIM-DPD
images_berita_Sep16_1-TIM-DPD

Jakarta, Klikanggaran.com - Kekuasaan cenderung korup adagium hari ini kembali terbukti, dengan tertangkap tangannya Ketua DPD RI, Irman Gusman, oleh KPK. Kasus ini dinilai oleh Adhe Musa Said (Koordinator Nasional Jaringan Alumni Muda (JAM) PMII, Ketua DPP KNPI) menambah daftar pejabat tinggi yang tidak amanah di rebuplik. Pejabat yang tidak amanah, tidak bisa menjaga tanggung jawab yang diberikan oleh rakyat, bahwa mereka dipilih untuk menjadi pelayan rakyat, bukan untuk menghianati rakyat dan Negara ini.

 

“Mencuri uang rakyat dengan cara-cara yang memalukan, tidak cukup rupanya belajar dari pendahulu-pendahulu yang diambil KPK,” kata Adhe pada klikanggaran di Jakarta, Minggu (18/9/2016).

Adhe mengajak kita menengok sejenak ke belakang pada kasus mantan Ketua M.K. (Akil Mukhtar), mantan Ketua Umum Partai Demokrat (Anas Urbaningrum), mantan Menteri Olahraga (Andi A. Malarangeng), dan sederet nama populer lainnya di negeri ini. Kebiasaan lama yang dilakukan oleh Orde Baru rupanya belum bisa hilang dan malah membudaya. Reformasi 98 belum menjadi jawaban yang tuntas karena masih menyisakan pekerjaan rumah yang begitu banyak. Pemberantasan korupsi, peredaran narkoba, terorisme, menjadi musuh kita bersama untuk terus diteriakkan dalam bentuk gerakan perlawanan.

Pemerintahan Jokowi JK pun, di mata Adhe, yang mungkin juga dalam penilaian rakyat, belum nemperlihatkan hasil yang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Bahkan cenderung semakin mengecawakan. Mafia hukum, mafia kekuasaan, mafia narkoba, dan terorisme terus menghantui kehidupan bernegara kita. Rasa aman dan damai begitu mahal di Negeri kita, kenakalan remaja sudah pada taraf sangat menghawatirkan. Budaya santun hilang seolah negeri tanpa pemerintahan, pendidikan menjadi problem tersendiri, dan kemiskinan semakin menurun ke anak cucu dan tetangga.

“Kita ini butuh kepastian dan rasa aman hidup di NKRI, yang dipimpin oleh orang-orang yang amanah dan bertanggungjawab, bukan dipimpin oleh orang-orang yang hanya memikirkan perut dan kelompoknya sendiri,” lanjutnya.

Hal lain yang patut mendapat perhatian seperti diuangkapkan oleh Adhe adalah, toleransi seolah hilang ditelan kebrutalan dan kekerasan kelompok-kelompok yang mengaku beragama, tapi perilakunya seperti preman dan gerombolan terorisme. Kelompok-kelompok anti NKRI begitu bebas berkeliaran di atas tanah dan air Indonesia.

“Sekali lagi, tertangkapnya Ketua DPD RI, Irman Gusman oleh KPK adalah lampu merah bahwa Negara ini dalam keadaan darurat dan sangat mengkhawatirkan. Tidak hanya soal korupsi, tapi hampir semua aspek kita berbangsa dalam keadaan Darurat. Presiden dan Wakil Presiden harus segera mengambil langkah dan sikap yang cepat untuk memperbaikinya kalau masih mau dipercaya oleh Rakyat Indonedia. Jangan sampai rakyat bertindak dengan caranya sendiri,” ujar Adhe.

Terpampang di depan mata, orang-orang anti Pancasila semakin bebas dan liar tanpa ditindak dengan cepat, seolah sengaja dibiarkan, bergerombol membuat teror di mana-mana. Jadi, siapa pun yang melanggar undang-undang dan tidak sepakat dengan Pancasila dan NKRI, harus ditangkap seperti penangkapan para Koruptor. KPK sudah bertindak cukup baik dan ini juga harus menjadi dorongan lembaga lain untuk ikut bergerak dalam bidangnya masing-masing. Dengan penuh rasa prihatin, seperti juga yang dirasakan seluruh rakyat, Adhe mengatakan bahwa belum cukup rasanya kita belajar dari setiap kejadian dan peristiwa yang ada di negeri ini.

Kemudian dia berpesan untuk DPD RI, yang menurutnya harus segera mengambil sikap pemecatan secara tidak terhormat kepada Irman Gusman. Pimpinan yang selama ini ada juga harus direformasi, karena selama ini juga belum berbuat banyak, malah terlihat banyak konflik di dalamnya.

“Ayooo …, benahi dan reformasi DPD RI, tata ulang lembaga Dewan Perwakilan Daerah untuk lebih bermartabat,” tandasnya.

 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Kit Rose

Tags

Rekomendasi

Terkini

X