Jakarta, Klikanggaran.com - Pada tahun 2016 ini Biro Humas, Protokol, dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat melakukan lelang pekerjaan "Jasa Kebersihaan Rumah Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat" dengan HPS (Harga Prakiraan Sementara) sebesar Rp 387.770.416.
Kemudian tahun 2015, pada lelang yang sama yaitu "Pengadaan Jasa Kebersihaan Rumah Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat" dengan HPS sebesar Rp 559.363.616. Dari dua data lelang ini, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan adanya kejanggalan.
Kejanggalan pertama yaitu pada HPS tahun 2015 sebesar Rp 559.3 juta yang dinilai sangat mahal oleh CBA, dan terdapat kecenderungan adanya mark up yaitu sebesar Rp 173.5 juta. Dugaan ini timbul berdasarkan data lelang pada tahun 2016 yang hanya sebesar Rp 385.7 juta.
“Masa untuk pengadaan Jasa Kebersihaan Rumah Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat lebih murah di tahun 2016 bila dibanding tahun 2015?” tanya Uchok Sky Khadafi (CBA) di Jakarta, Minggu (11/9/2016).
Sementara itu kejanggalan kedua menurut CBA adalah, lelang tahun 2016 dan tahun 2015 dengan total HPS sebesar Rp 945.1 juta untuk "Pengadaan Jasa Kebersihaan Rumah Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat", ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 36.733.424 atas dua lelang di Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat.
Dan yang ketiga, yang menurut Uchok paling kentara dugaan penyimpangannya adalah, penentuan perusahaan pemenang lelang setiap tahun dimenangkan oleh perusahaan yang sama, yaitu PT. Caringin Jaya, yang beralamat di Jalan Sauyunan 1 No. 11 Kota Bandung.
“Kami meminta kepada Kejati Jawa Barat untuk segera memanggil Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan minta keterangan atas potensi kerugian negara sebesar Rp 36.7 juta atas lelang yang berasal dari proyek di Biro Humas, Protokol, dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat itu,” tandas Uchok.
