Jakarta, Klikanggaran– Pada hari Rabu, 9 Desember 2020, Indonesia akan melangsungkan pemungutan suara untuk memilih pemimpin kabupaten/kota dan provinsi di seluruh nusantara dengan dibayangi wabah COVID-19 yang paling parah di Asia Tenggara. Pemungutan suara ini sudah ditunda pada bulan September.
Tercatat lebih dari 100 juta orang berhak memberikan suara - sekitar sepertiga dari populasi negara – yang akan memilih pemimpin politik di 270 wilayah, dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Barbuk Milik Laskar FPI, Polisi: 2 Pistol, 7 Peluru, 3 Selosong Peluru, 1 Pedang dan 1 Clurit
Sayangnya, Indonesia melaporkan lebih dari 586.000 kasus dan 18.000 kematian COVID-19 sejak pandemi dimulai - dan rekor tertinggi 8.369 kasus baru Kamis lalu - banyak yang khawatir pemilu hanya akan memperburuk keadaan.
Laura Navika Yamani, dosen epidemiologi fakultas kesehatan masyarakat Universitas Airlangga di Surabaya, mengatakan jajak pendapat itu merupakan “risiko besar bagi masyarakat kita” mengingat Indonesia belum melewati puncak pertama virus corona, dan terlalu sedikit tes yang dilakukan.
“Ini terbukti dari tingkat kepositifan yang masih tinggi,” ujarnya dikutip Al Jazeera.
“Melihat kondisi Indonesia saat ini, saya kurang setuju [dengan ide pemilu], apalagi ada poster yang beredar bahwa panitia akan datang ke rumah sakit untuk mendapatkan suara dari pasien yang terinfeksi COVID-19,” imbuhnya. mengacu pada rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengirimkan petugas bersetelan hazmat lengkap untuk membantu pemilih yang terdiagnosis penyakit tersebut.
Tingkat positif Indonesia mencapai 15,8 persen pada hari Selasa, dibandingkan dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia kepada pemerintah untuk mempertahankan angka di bawah 5 persen selama setidaknya 14 hari berturut-turut sebelum dibuka kembali dengan aman.
KPU telah memberlakukan langkah-langkah ketat untuk staf dan pemilih, dan mendistribusikan sarung tangan dan peralatan pelindung lainnya ke TPS di seluruh negeri untuk membantu menjaga keselamatan orang.
“Saya dapat memahami situasi ini, tetapi kami sedang berupaya,” kata Ketua KPU Arief Budiman dalam webinar pada hari Senin tentang kekhawatiran tentang pandemi. Dia menambahkan bahwa semua orang dari markas KPU hingga ke TPS harus sehat sebelum diizinkan bekerja, tetapi tidak merinci apakah tes COVID-19 itu wajib.
“Kami memastikan pemilih yang menggunakan hak pilihnya terlindungi dengan membuat protokol kesehatan dari masuk hingga keluar TPS,” ujarnya.
Adrianus Meliala, anggota Ombudsman Republik Indonesia, lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik di Tanah Air, sebelumnya meminta KPU untuk "mempercepat" penyaluran APD ke TPS, dengan mengatakan sekitar 70 persen dari peralatan masih ada di gudang KPU daerah seminggu sebelum pencoblosan.
Hakim Tolak Gugatan MAKI Soal Pembelian Tanah Pemprov Era Ahok
"Jadi mereka seperti tiga, empat hari terlambat dari jadwal," katanya kepada Al Jazeera.