JAKARTA (Klikanggaran)-- Wacana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah dinilai oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera sebagai cermin ketidaksiapan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mardani melalui keterangan resmi pada Selasa, 19 Mei 2020.
Menurut Mardani, pendapat sejumlah pakar kesehatan semestinya sejak awal tentang penutupan wilayah atau lockdown disikapi dengan cepat. Minimal, menurutnya, parsial di kota-kota besar.
Baca juga: Anggaran Publikasi DPR RI Miliaran Rupiah Tanpa Tender, Pantaskah!
Karena, dia beralasan, sumber virus ini berasal dari kasus impor. Kasus ini kemudian, dia menuturkan, menjadi transmisi lokal yang bergerak cepat karena tarik ulur sikap pemerintah sejak awal.
“Indonesia pun belum bisa disebut melandai, sebab belum ada penurunan kasus positif yang konsisten. Pelonggaran PSBB harusnya dibicarakan jika kita sudah melewati puncak dan kurva melandai. Pelonggaran jangan ikut-ikut negara lain, karena kurva mereka memang sudah melandai,” kata dia.
“Pelonggaran PSBB jangan ikut-ikut negara lain, karena kurva mereka memang sudah melandai,” tegas Mardan.
Mardani berpendapat untuk saat ini pemerintah sebaiknya tidak mengambil opsi pelonggaran PSBB berdasar pada kurva epidemiologis yang belum memiliki tren penurunan yang konsisten.
Baca juga: Cuitan Pedas Fadli Zon Sindir Ganjar Pranowo : Gubernur Rasa Tukang Parkir
“Indonesia pun belum bisa disebut melandai, sebab belum ada penurunan kasus positif yang konsisten. Pelonggaran PSBB harusnya dibicarakan jika kita sudah melewati puncak dan kurva melandai,” ujarnya.
Dia menuturkan pendapat sejumlah pakar kesehatan semestinya sejak awal tentang penutupan wilayah atau lockdown disikapi dengan cepat. Minimal, menurutnya, parsial di kota-kota besar.
Baca juga: Harga BBM Belum Turun, Ekonom: Pertamina Telah Menjarah Rakyat!
Karena, dia beralasan, sumber virus corona berasal dari kasus impor. Kasus ini kemudian, dia menuturkan, menjadi transmisi lokal yang bergerak cepat karena tarik ulur sikap pemerintah sejak awal.
“Beredar wacana relaksasi PSBB yang dilontarkan pemerintah. Ide relaksasi merupakan cermin tidak siapnya pemerintah dalam menangani Covid-19,” kata dia.