Jakarta, www.klikanggaran.com - Ketua BAP DPD RI yang juga Anggota Komite III DPD/MPR RI 2019-2024 Senator Asal Provinsi DKI Jakarta Sylviana Murni sebut drama iuran BPJS Kesehatan dari naik, dibatalkan, lalu dinaikkan lagi membuat rakyat makin sengsara ditengah pandemi Covid-19, saat ekonomi mulai mengkerut dan kehidupan tidak stabil, Kamis (14/05).
Di tengah pandemi wabah virus corona (Covid-19), pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Padahal, sebelumnya dalam putusan pada 31 Maret 2020, Mahkamah Agung (MA) sudah membatalkan kenaikan iuran yang dibuat pemerintah pada 2019.
Kebijakan kenaikan iuran baru ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
"Atas kebijakan ini, sektor yang terimbas adalah seluruh peserta BPJS tentunya, terutama masyarakat miskin lama dan miskin baru yang muncul karena pandemi. Ini yang paling terbebani dan semakin sengsara dengan kenaikan itu." Ungkap Sylviana Murni.
Pasalnya, dampak dari Covid-19 ini mengakibatkan masyarakat kelas menengah menjadi turun menjadi kelompok rentan, sementara yang kelompok rentan keadaannya menjadi semakin mengkhawatirkan. Hal sederhana ini yang dianggap Sylviana Murni mestinya bisa menjadi acuan pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Di sisi lain Sylviana Murni menyebut kebijakan pemerintah membuat kecewa hati rakyat dengan putusan yang begitu dadakan.
Perempuan yang akrab disapa Mpok Sylvi mengamati keputusan presiden Jokowi dengan menaikan iuran BPJS Kesehatan merupakan bentuk kebijakan inkonstitusional alias kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi dan Undang-undang Dasar 1945.
"Ini sudah tercatat jelas bahwa amanat konstitusi, UUD 45 merupakan implementasi dari dasar falsafah Pancasila. UUD 45 pun mengamanatkan presiden, pemerintah, atau negara untuk mensejahtarakan rakyat. Namun dengan dikeluarkannya kebijakan ini membuka ruang keraguan masyarakat dalam menilai keputusan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya." Tegasnya.
Lanjutnya, "Sebab lagi-lagi bila diamati secara sosiologi kondisi masyarakat sekarang ini untuk makan saja susah, untuk beli masker juga susah, sekarang untuk membayar iuran BPJS, ini kan luar biasa. Mudah-mudahan pernyataan saya ini salah."
Atas hal-hal yang begitu mendasar dan secara sederhana Sylviana Murni mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang atas kebijakannya.
"Saya secara pribadi meminta pemerintah mengkaji kembali Perpres kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan mencari jalan lain yang lebih bijaksana." Tutupnya.