Jakarta,Klikanggaran.com - Sederet nama telah diumumkan menjadi menteri Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres KH Ma'ruf Amin yang dilantik. Namun, terdapat sederet nama yang tidak tepat membidanginya.
Pengamat sosial dan politik Drs Bagindo Togar menyebut figur-figur dan komposisi menteri tersebut konfigurasi antara model kabinet zaken (ahli/independen profesional) dengan kabinet politics.
"Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden H Ma'ruf Amin dengan mempertimbangkan beragam masukan baik dari parpol juga elemen masyarakat, akhirnya memutuskan inti menetapkan susunan kabinetnya." Ujar Bagindo saat dikonfirmasi Klikanggaran.com Rabu,(23/10/2019).
Ia juga menilai, kalau mencermati beberapa sosok yang ditunjuk sebagai oleh Jokowi-MA, ada beberapa pribadi yang kurang tepat ditempatkan membidangi kementeriannya. Misal, Nadiem Makarim yang menjadi Mendikbud, Agus Suparmamto sebagai Mendag Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian, Fachrul Razi , Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP dan Arifin Tasrif sebagai Menteri ESDM.
"Dimana latar belakang profesionalitas belum teruji dan faktor empirikal kurang mendukung atas tugas pokok kementerian yang kelak diemban. Bukankah prinsip Manajemen Talenta wajib diutamakan?Tegas Bagindo.
"Atau adakah pendekatan pihak atau elite politik tertentu yang berusaha mengintervensi secara intens hak prerogratif presiden ini, sehingga Jokowi terkesan gampang dalam menetapkan pembantunya sesuai kaidah the right man on the right place. Bukankah nantinya sangat mempengaruhi ritme plus hasil kerja pemerintah untuk lima tahun kedepan," Ungkap Bagindo.
Sebagai contoh, kata Bagundo, bagaimanapun juga publik akan penasaran, apa pertimbangan Jokowi-MA tidak menyertakan kembali menteri yang kerjanya terbilang sukses, fenomenal dan kreatif seperti Susi Pudjiastuti, Arcandra dan Jonan yang tak dilibatkan lagi dalam kabinet Kerja jilid II ini?
"Alasan etis, profesionalitas atau politiskah? Presiden dan Wakil Presiden, sebaiknya melakukan pantauan khusus kepada para menteri yang terlanjur ditunjuk dan dilantik, paling tidak untuk setahun kedepan," kata mantan Ketua Ikatan Alumni Fisip Unsri.
Bila tak berintegritas, produkif dan berkinerja cemerlang, ia menyarankan agar secepatnya diberhentikan saja. Rakyat atau katakanlah sebagai upaya meminimalisasi trend aroma intervensi atau tekanan kekuatan atau elite politik nasional.
"Bangsa dan Negara ini butuh Pemerintah yang amanah, tidak jumawah dan sanggup menciptakan perubahan kualitas hidup masyarakat yang semakin sejahtera," Tandas Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya