Jakarta, KlikAnggaran.Net- Sri Mulyani Indrawati, Managing Director dan COO Bank Dunia, mengatakan bahwa di banyak negara, perempuan menghadapi hambatan hukum dan sosial, yang mencegah mereka dari memiliki atau mewarisi aset, membuka rekening bank, atau mengakses kredit sendiri. Pernyataan itu ditulis Sri Mulyani dan diterbitkan dalam blog pribadinya.
“Bisnis milik perempuan umumnya lebih kecil, dengan karyawan lebih sedikit, dan lebih cenderung bisnis bersifat rumahan. Kesenjangan kredit untuk perusahaan-perusahaan formal berskala kecil dan menengah yang dimiliki perempuan diperkirakan sekitar US $ 300 miliar secara global. Juga, dalam kepemilikan rekening bank, ada kesenjangan gender. Pada tahun 2014, 58 persen wanita memiliki rekening bank, dibandingkan dengan 65 persen laki-laki, ada selisih sebesar 7 persen,” tulisnya Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyarankan untuk mempromosikan kebijakan dan reformasi yang membuat suara perempuan lebih didengar, baik di depan umum dan di rumah. Tentu saja, iitu membutuhkan tindakan untuk mengubah hukum dan norma-norma sosial. Lalu, kaum laki-laki dan anak laki-laki harus menjadi bagian dari tindakan.
“Ada kabar baik bagi perempuan,” kata Sri Mulyani, “Kini, lebih banyak perempuan yang menjadi anggota parlemen dari sebelumnya, sementara terdapat 127 negara yang kini memiliki undang-undang terhadap kekerasan dalam rumah tangga, berbeda dengan 25 tahun yang lalu. Tapi, dari sisi ekonomi, berdasarkan survei Bank Dunia, termasuk negara maju dan negara berkembang, 90% negara di dunia memiliki setidaknya satu hukum yang menghambat peluang ekonomi perempuan. Di 100 negara, perempuan tidak diizinkan untuk bekerja di pekerjaan seperti supir truk, tukang pipa, tukang kayu, tukang las, dan pelaut.”
Lalu, ia pun menegaskan bahwa mengatasi epidemi global kekerasan berbasis gender sangat penting. Diperlukan dukungan untuk program yang ditujukan mengurangi dan menangani kekerasan, meningkatkan keselamatan dan keamanan perempuan dalam sistem transportasi umum dan di tempat kerja; dan mengembangkan pendekatan kesehatan dan kehidupan bagi perempuan di daerah konflik yang berisiko pengungsian, kekerasan, dan pemerkosaan.