Jakarta, KlikAnggaran.com - Penanganan kasus HAM yang terjadi di Papua sampai sekarang masih melibatkan banyak pihak. Selain Komnas HAM yang dituntut dapat menyelesaikan kasus ini, lembaga lain seperti Kepolisian dan TNI diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah yang ada. Dari beberapa sumber didapatkan bahwa banyak penanganan kasus seperti unjuk rasa di Papua yang akhirnya langsung diselesaikan oleh pihak TNI.
Terkait permasalahan ini, Imdadun Rahmat selaku Ketua Komnas HAM menyampaikan bahwa penanganan apapun harus sesuai koridor yang benar.
"Penanganan kasus seperti unjuk rasa yang terjadi di Papua harus sesuai koridor yang benar dan criminal justice system. Kalau terkait keamanan harus melibatkan kepolisian, jika diminta bantuannya barulah TNI mulai terlibat," ujar Imdad kepada KlikAnggaran, Selasa (18/10/2016).
Unjuk rasa atau apa pun namanya memang hak dari setiap warga negara Indonesia, termasuk Papua di dalamnya. Oleh karena ini masyarakat diharapkan mampu menyampaikan aspirasi dan keluhannya kepada pihak terkait. Kepolisian yang dalam hal ini adalah pelayan masyarakat memiliki infrastruktur, aturan, dan kesiapan personil untuk menangani itu semua secara civiliz.
"Kalau polisi, kan memiliki itu semua, seperti infrastruktur, aturan, dan personil yang cukup matang. Sedangkan TNI belum memiliki itu semua. Oleh karena itu diharapkan polisi mampu menjadi pintu pertama dalam menangani kasus yang ada di Papua.
Sampai saat ini pendekatan persuasif, dialog, dan duduk bersama dengan para pemuka warga sudah sering dilakukan. Walaupun belum ada capaian signifikan, tapi setidaknya inisiatif yang ada patut untuk diapresiasi. Selama 6 bulan belakangan pendekatan yang dilakukan juga melibatkan banyak kalangan. Menkopolhukam yang sudah mampu membuat tim, Komnas HAM juga melakukan pengawasan, dan elemen lain yang membantu dalam penanganan kasus di Papua.