Jakarta, Klikanggaran.com (26/2/2017) - Sudah 11 tahun ini penerimaan pajak tidak mencapai target dan dengan kecenderungan nyata gapnya semakin besar. Tentu saja kegagalan yang menahun ini mengkhawatirkan, sebab kredibilitas APBN semakin menurun. Demikian disampaikan Fuad Bawazier pada klikanggaran, Minggu (26//2/2017).
“Kegagalan mencapai target pajak ini saya yakin akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan Sri Mulyani, sekalipun Sri Mulayani sudah menurunkan rencana penerimaan pajaknya. Artinya, kredibilitas APBN tetap dipertanyakan, meski Menkeu Sri Mulyani sudah menurunkan target penerimaan pajaknya,” ujar Fuad selanjutnya.
Kegagalan yang berlanjut ini, menurut Fuad mulai mengkhawatirkan pasar keuangan, khususnya para kreditur pemegang Surat Utang Negara RI, kalua-kalau pemerintah gagal bayar utang.
“Saya kira itulah salah satu pertimbangan JP Morgan menurunkan rating Indonesia beberapa waktu lalu, yang membuat gusar Menteri Keuangan,” katanya.
Dalam pandangan mantan Menteri Keuangan ini, kegagalan mencapai target pajak secara tidak langsung juga turut andil menaikkan ratio utang negara terhadap PDB yang dalam setahun terakhir ini naik 1,1% yaitu dari 26,8% (2015) menjadi 27,9% PDB (2016). Untuk menjawab persoalan besar atau tantangan ini, Menkeu sebelumnya, Bambang Brojonegoro, melihat perlunya dibentuk Badan Penerimaan Negara yang langsung di bawah Presiden.
“Ini sebagai pengganti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sudah kedodoran dengan tugasnya itu,” kata Fuad, yang juga mengatakan bahwa tugas menghimpun penerimaan negara yang mencapai Rp 1500 T terlalu berat bagi sebuah organisasi yang hanya setingkat Direktorat Jenderal.
“Bayangkan, lebih dari 50% pegawai Kemenkeu adalah pegawai Ditjen Pajak. Jadi pembentukan Badan Penerimaan Pajak adalah sebuah usulan yang realistis untuk mengatasi kegagalan pencapaian target pajak yang sudah berlangsung lama,” ujarnya.
Tapi, lanjutnya, persoalannya sekarang adalah, apakah Sri Mulyani rela kekuasaan dan kewenangannya berkurang? Karena sepertinya berbeda dengan Bambang Brojonegoro, Sri Mulyani justru akan menentang berdirinya Badan Penerimaan Pajak ini. Untuk itu Fuad menekankan, ini kuncinya ada pada Presiden Jokowi dan DPR.
“Seorang kawan di DPR mengatakan bahwa usulan pembentukan Badan ini sudah masuk ke prolegnas tahun ini. Tetapi, pada hemat saya, baik Presiden maupun DPR baru akan menyadari pentingnya issue ini setelah Semester 1 tahun anggaran 2017. Bahwa target pajak tahun ini juga tidak akan tercapai meskipun menterinya (Sri Mulyani), dan targetnya sudah dipotong!,” tutup Fuad Bawazier.