Jakarta, Klikanggaran.com (11/8/2017) - Setelah dicuekin oleh Pemerintahan Jokowi, pada akhirnya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Said Aqil Siroj, menginstruksikan kepada seluruh Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan Badan Otonom untuk melakukan aksi demo sebagai penolakan kepada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang hari sekolah dan kebijakan-kebijakan lain yang merugikan sekolah agama seperti Madrasah Diniyah.
Dan, akibat perintah PBNU ini, aksi demo saat ini terjadi di kantong-kantong NU. Tentu saja, aksi demo jama'ah NU ini untuk menagih janji Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, ketika menggelar pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua PBNU Said Aqil Siroj bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin. Dimana Presiden kembali menegaskan bahwa Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 akan dibatalkan pelaksanaannya.
Ternyata, setelah pertemuan tersebut, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tidak pernah dibatalkan oleh Presiden Jokowi. Seolah-olah pertemuan antara Ketua PBNU Said Aqil Siroj bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin dengan Presiden Jokowi tidak pernah ada sama sekali.
Tetapi, setelah maraknya aksi yang dilakukan jama'ah NU di beberapa kota, kali ini Presiden Jokowi menyatakan bahwa sekolah tidak wajib menerapkan kebijakan sekolah lima hari atau full day school (FDS). Kepada media Presiden menegaskan bahwa tidak ada keharusan untuk lima hari sekolah. Itu disampaikan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2017.
Semoga saja, penyataan terakhir ini bukan lagi sebuah basa basi, tetapi sebuah keseriusan dari Presiden untuk membatalkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017, agar suasana politik jadi kondusif lagi. Dan, kalau boleh meminta kepada Presiden, agar segera mencopot Mendikbud Muhadjir, yang dinilai publik selalu bikin gaduh dan menutup ruang aspirasi NU. Jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan jangan keras kepala, dong.