Jakarta, Klikanggaran.com (2/8/2017) - Berita yang bersumber dari seorang Waketum, Arief Poyuono (AP) dari sebuah partai G, menyamakan partai tertentu yang lain dengan sebuah partai yang sudah dilarang keberadaanya. Hal tersebut sebagaimana dimuat di salah satu media, sangat berpotensi sesat dan boleh jadi juga menyesatkan publik. Demikian disampaikan oleh Pengamat Komunikasi Politik dan juga Direktur Eksektutif Emruscorner, Emrus Sihombing, pada Senin (1/8/2017).
Sebab, menurut pengamat ini, artinya menyamakan sebuah partai tertentu dengan partai terlarang. Ini bisa berpotensi menempatkan partai tertentu sebagai musuh bersama. Tentu saja, ini sangat tidak sesuai dalam membangun komunikasi politik yang beradab di negeri ini.
"Karena itu, sangat wajar bahwa pernyataan AP tersebut membuat berang kader partai tertentu. Akhirnya, AP pun membuat pernyataan minta maaf bermeterai," ujar Emrus.
Emrus menjelaskan, terlepas dari motif politik AP melontarkan pesan komunikasi politik ke ruang publik tersebut dan membuat pernyataan maaf, dari aspek Ilmu Komunikasi, utamanya Komunikasi Politik, maka pesan tersebut tidak dapat ditarik kembali dengan upaya apa pun, termasuk membuat pernyataan minta maaf. Sebab, pesan tersebut telah ter-saving di peta kognisi khalayak atau publik yang menerimanya.
Karena itu, lanjut Emrus, pernyataan maaf tidak bisa menghapus begitu saja pernyataan yang bisa jadi sesat dan menyesatkan itu. Lagi pula, bagi khalayak yang menerima pesan, menurutnya tidak bisa menghapus sama sekali kogisinya dari pesan yang diterima, yang boleh jadi sesat itu.
"Menurut pengamatan saya terhadap perilaku komunikasi politik dari aktor politik di Indonesia, masih ada elite partai di negeri ini belum mengindahkan aksiologi (etika dan moral) dalam melakukan tindak komunikasi politik. Baru saja kita mendengar kata, "melukai rakyat", "menipu rakyat", "bodoh", dan sebagainya," tutur Emrus.
Merujuk hal itu, tambah Emrus, masih adanya elite partai belum mengindahkan aksiologi komunikasi politik dan lontaran pesan komunikasi politik seperti yang disampaikan oleh AP, maka tidak berlebihan jika para pengurus dan elite partai wajib belajar Etika, Moral, dan Filsafat Komunikasi Politik.