Dia mengatakan KSP dalam melaksanakan tugasnya tidak memerlukan penasihat. KSP merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden yang bersifat teknis untuk menyelenggarakan pemberian dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.
"Moeldoko melakukan tindakan di luar ketentuan Perpres dan cenderung menganggap KSP seperti lembaga milik nenek moyangnya. Pembentukan penasihat KSP yang jumlahnya berjibun adalah perbuatan ilegal," kecamnya.
"Dengan membentuk penasihat KSP, Moeldoko seolah-olah berhalusinasi dirinya adalah raja yang didampingi penasihat-penasihat. Selain tindakan ilegal, pembentukan penasihat KSP yang diisi orang-orang SBY dan orang bermasalah menambah daftar dosa Moeldoko sebagai perusak Jokowi," tambahnya.
Akibat tindakan Moeldoko sasaran ketidakpercayaan pubik tertuju pada Jokowi.
Janji Jokowi membentuk pemerintahan yang ramping menjadi omong kosong ketika Moeldoko memperparah keadaan dengan menunjuk 13 penasihat KSP.
Penghamburan uang negara nyata dipertontonkan untuk mengaji orang-orang yang tidak begitu substansial meningkatkan kinerja pemerintahan ketika negara masih ketergantungan dengan utang.
"Inilah jika KSP sebagai mata telinga dan hati Jokowi tidak diisi oleh all president man. Para penumpang gelap memanfaatkan kekuasaan untuk korupsi, kolusi dan nepotisme serta modus untuk menyusun kekuatan para kroni-kroninya.
"Pantas saja rakyat bertanya, begitu banyaknya penasihat KSP, belum lagi ada stafsus presiden, wantimpres, wakil-wakil menteri, hasilnya apa buat kesejahteraan rakyat? Kebobrokan ini tidak boleh didiamkan!" demikian kata Aznil Tan.
