Jokowi Kecolongan, Istana "Dirasuki" Kroni SBY

"Tidak saja kadrun dan mengangkat anaknya masuk KSP, ternyata Moeldoko juga memasukkan orang-orang SBY dan orang bermasalah ke dalam lingkungan Istana," kata Aznil melalui pesan elektronik, dikutif dari KATTA, Rabu (5-2-2020).

Dia menilai penunjukkan penasihat sebagai ulah baru Kepala KSP Moeldoko yang bisa merusak reputasi Jokowi di tengah belum lunturnya kecurigaan publik atas motif Moeldoko merekrut mantan direktur keuangan Jiwasraya Harry Prasetyo sebagai tenaga ahli KSP.

Usai Harry ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, muncul dugaan di tengah masyarakat uang hasil korupsi Jiwasraya mengalir ke Istana dan terkait kepentingan Pilpres.

"Tiba-tiba Moeldoko berbuat ulah baru lagi. Sekarang membentuk penasihat KSP yang diisi orang-orangnya SBY. Kelompok SBY adalah kelompok oposisi di dalam pemerintahan Jokowi dan pemerintahan Jokowi sekaligus merupakan antitesis dari 10 tahun kepemimpinan SBY," ujarnya.

Aznil yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Future Development Study (INFUDS) merinci, dari 13 orang yang diangkat Moeldoko sebagai penasihat KSP, dua diantaranya tangan kanan SBY semasa menjabat presiden. Keduanya adalah Kuntoro Mangkusubroto dan Purnomo Yusgiantoro.

Kuntoro adalah orang kepercayaan SBY yang memegang posisi sebagai Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Sementara Purnomo Yusgiantoro pernah menjadi pembantu SBY dengan posisi Menteri Pertahanan dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral.

Penasihat KSP yang namanya disorot Aznil bermasalah adalah Jonathan Tahir. Terlahir dengan nama Ang Tjoen Ming, Jonathan merupakan anak Dato' Sri Tahir yang belakangan namanya juga dikait-kaitkan dengan kasus Jiwasraya karena diduga memiliki hubungan dengan tersangka Benny Tjokrosaputro alias Bentjok.

"Edi Witjara sejak tanggal 24 Mei 2019 tercatat menjabat Direktur Human Capital Management di PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Pengangkatan dia sebagai penasihat KSP menunjukkan kerakusan jabatan dikuasai oleh satu orang karena memiliki jabatan ganda yang dipegangnya," tegas Aznil.

Kehadiran penasihat KSP yang diisi orang-orang SBY dan orang bermasalah, tutur Aznil, menimbulkan kehebohan publik dan kehebohan di kalangan relawan yang ikut berjuang memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf pada pemilu 2019.

Tindakan Moeldoko seperti mengangkangi partai-partai pendukung dan relawan Jokowi.

"Timbul pertanyaan, ada apa sebenarnya motif Moeldoko dibalik semua itu? KSP seharusnya diisi oleh all president man seperti West Wing di USA, tetapi malah diisi orang-orang yang tidak jelas loyalitasnya pada Presiden Jokowi dan belum tentu passionnya menyatu dengan visi Indonesia Maju," ungkapnya.

Selain personil, ia menekankan penangkatan penasihat KSP oleh Moeldoko merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Perpres 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden.

Di dalam Perpres itu tidak ada satupun kalimat yang mengatur keberadaan penasihat dalam struktur organisasi KSP yang dibiayai oleh uang APBN.