"Seharusnya ada evaluasi yang terukur dari setiap keberadaan aplikasi, jangan sampai aplikasi tersebut terkesan menghamburkan anggaran dari APBD Kota Tangsel," tutur Ahmad.
Selain itu, lanjut Ahmad, hal tersebut sebenarnya bisa dijadikan gambaran terkait bobroknya sistem Pelayanan Publik berbasis aplikasi yang ada di Kota Tangsel, belum lagi SPBE lainnya yang dimiliki Pemkot Tangsel.
"Kami mempertanyakan tolok ukur Kemenpan-RB yang dijadikan penilaian dalam mengukur kepantasan pemkot Tangsel dalam memperoleh penghargaan SPBE. Untuk itu kami menggugat Kemenpan-RB agar menarik kembali penghargaan yang telah diberikan kepada Pemkot Tangsel, karena kami selaku masyarakat Tangsel tidak merasakan dampak dari keberadaan Pelayanan Publik berbasis Elektronik tersebut," tutupnya.
