"Memang kita butuh pemasukan sebagai sumber penerimaan daerah dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor tambang. Namun kita sampaikan kepada pengusaha jangan hanya mengeksploitasi kawasan sini, tapi intinya kita juga harus membangun kawasan sini semakmur-makmurnya bagi masyarakat," tutupnya.
Tanggapan yang sama juga disampaikan oleh Tamanuri, anggota DPR RI Fraksi Nasdem Dapil Lampung II menyampaikan, para pegusaha pemegang IUP tambang yang ada di Jambi ini harus memikirkan jalur alternatif pengangkutan batubara.
"Pemerintah hanya mempunyai aturan, kita ada sungai besar, kenapa tidak digunakan, bikin jalan dan pelabuhan. Kalau sungainya dangkal tinggal siapkan kapal pengeruk. Mereka harus ada modal dong, enak amat ini dunia," tuturnya.
Melihat fenomena ini, Pemda harus bertindak tegas. Sebab pemerintah pusat selalu menganggarkan perbaikan jalan, namun hal tersebut akan menjadi sia-sia jika tidak ada ketegasan dalam menegakkan aturan terkait penggunaan jalan tersebut, lanjutnya.
"Kalau kita biarkan saja, maka Jambi ni habis. Tiap tahun pemerintah menganggarkan perbaikan jalan, tapi habis saja. Truk mereka (angkutan BB,red) tidak boleh lebih dari 85 cm, jadi muatan hanya 3-4 ton saja, ini tidak bisa sampai 12 ton, hancur jalan," ungkapnya kesal.
Sementara H. Bakri Anggota DPR RI Fraksi PAN Dapil Jambi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pegusaha-pengusaha tambang yang ada di Provinsi Jambi. Kehadiran Komisi V DPR RI ke Batang Hari ini ia harapkan bisa membantu masyarakat Jambi agar tidak tertindas oleh pengusaha tambang.
Eksploitasi terus dilakukan, tapi realisasi perbaikan dari pada mitra-mitra yang “katanya” mempunyai izin itu sampai hari ini belum jelas, paparnya.
"Mudahan-mudahan kehadiran bapak-ibu ini membawa manfaat untuk kita semua. Masyarakat tidak boleh tinggal diam, kalau toh memang tidak ada asas manfaat bagi Provinsi Jambi kenapa tidak, harus di-stop perusahaannya. Tapi kalau ada asas manfaatnya, ya kita lanjutkan," tutupnya.