KLIKANGGARAN -- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sudewo, merasa prihatin dengan peristiwa yang terjadi di Provinsi Jambi, khususnya Bumi Serentak Bak Regam, Kabupaten Batang Hari terkait dengan persoalan mobilisasi angkutan batubara yang menciptakan kemacetan terjadi terus-menerus.
Padahal tambang batubara sudah puluhan tahun berdiri di Provinsi Jambi. Menurutnya, tambang batubara di daerah lain juga banyak, tapi sikap perusahaannya tidak seperti di Jambi.
Hal ini diungkapkan Sudewo pada saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI Ke Provinsi Jambi di Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari yang berlangsung di Serambi Rumah Dinas Bupati Batang Hari pada Kamis, 19 Januari 2023.
Dia mempertanyakan kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemkab Batang Hari, sejauh mana tambang yang berjalan ini memberi manfaat kepada Jambi? Dan Batang Hari dan daerah lain yang dilintasi oleh angkutan batubara. Kalau tidak ada manfaat, dan wilayah Provinsi Jambi hanya dieksploitasi kekayaannya oleh pihak tertentu, lebih baik ditutup saja.
Baca Juga: India Open 2023, Jepang Juara Umum Tanpa Bertanding, Mengapa Demikian?
Menurut Sudewo, pemerintah sudah ada ruang untuk menegakkan aturan, namun kenapa hal itu tidak dilakukan, jangan sampai pemerintah daerah hanya bisa sekedar mengeluh saja.
"Undang-undang ada, Per-Men ada. Kalau tidak memberikan manfaat apa-apa baik dari aspek ekonomi maupun keselamatan nyawa warganya, lebih baik tutup saja," tegasnya
"Saya sering kali mendapatkan laporan sering terjadi kecelakaan. Satu nyawa sangat berharga, apalagi banyak nyawa yang jadi korban. Lebih baik gubernur tegas, stop batubara, minta kementerian ESDM cabut izin pemilik IUP. Dalam hal ini Gubernur Jambi dituntut untuk tegas," ucap Sudewo.
Selain Sudewo, juga diungkapkan oleh Anggota DPR RI dari PAN Dapil Kalbar 1, Boyman Harun, Pemda harus duduk bersama dengan para pengusaha tambang guna membenahi Kabupaten Batang Hari, baik dari segi keselamatan pengguna jalan hingga perekonomian masyarakat yang terganggu akibat macetnya jalan yang disebebkan oleh angkutan batubara.
"Berbeda dengan kita, pengusaha tambang mencari untuk kaya, sementara masyarakat kita mencari makan untuk hidup. Kita tidak bisa diam. Dan yang paling bahaya ini, masyarakat jangan mau diadu domba oleh perusahaan. Jangan mereka hanya mau mengeksploitasi saja. Di tempat saya itu ada juga tambang, bauksit. Tapi pengusahanya mau diajak bicara," ujarnya.
Baca Juga: Tinggalkan RS, Indra Bekti Hibur Semua Orang Jalan Ala Baris Berbaris
Sementara itu, Sumail Abdullah dari Fraksi Gerindra Dapil Jatim III, juga mengatakan, pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk menegakkan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sebab keselamatan warga/masyarakat adalah hukum penting bagi pemerintah.
"Sebenarnya ini masalah penegakkan aturan saja, regulasi sudah ada, sudah tegas menyatakan. Kalau semua stakeholder yang ada tegas dan keras, saya kira tidak akan kita temui hal-hal seperti itu," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi dan juga aparat penegak hukum harus bahu membahu. Melihat fenomena yang sangat rumit di Batang Hari untuk menegakkan aturan Zero ODOL, ia meyakini dengan political wheel yang ada pemerintah bisa mengatasinya.