(KLIKANGGARAN) — Pengamat politik dan akademisi, Rocky Gerung, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD).
Rocky menilai kebijakan itu tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi landasan ideologi negara. Ia menyebut langkah pemerintah menahan sebagian dana daerah justru berpotensi menambah ketimpangan antarwilayah.
“Menahan anggaran daerah itu bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Rocky Gerung dalam acara Depok Literacy Fest, Rabu (5/11/2025).
Baca Juga: Zohran Mamdani Menang Pilkada New York, Balas Sindiran Donald Trump: ‘Turn the Volume Up!’
Hanya Empat Daerah yang Benar-Benar Mandiri
Dalam kesempatan itu, Rocky juga menyoroti ketergantungan sebagian besar daerah terhadap dana transfer pusat. Menurutnya, hanya segelintir wilayah yang mampu membiayai kegiatan pemerintahannya tanpa bantuan pusat.
“Cuma ada empat kabupaten yang mampu berdiri di atas kaki sendiri berdasarkan pendapatan asli daerah,” kata Rocky.
“Cuma ada empat kabupaten itu yang bisa hidup dengan PAD-nya, selebihnya mesti ada transfer,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa fakta tersebut seharusnya membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan fiskal agar tidak mengorbankan daerah yang masih lemah secara ekonomi.
Baca Juga: Aktivasi Peran Pokja Kakao Lestari, Upaya Optimalisasi Pengembangan Kakao di Luwu Utara
Kritik Narasi Menkeu soal Dana Parkir di Bank
Rocky kemudian menanggapi pernyataan Purbaya yang menuding sejumlah kepala daerah sengaja menempatkan dana APBD di bank untuk memperoleh bunga.
Menurutnya, narasi tersebut terkesan menyudutkan seluruh kepala daerah, padahal tidak semua melakukan praktik demikian. Ia menilai pendekatan yang digunakan pemerintah keliru karena berdampak langsung pada rakyat.
“Kalau kepala daerah salah, hukum kepala daerahnya, bukan tahan anggaran yang bikin rakyat sengsara,” tegasnya.