Namun, tren meningkatnya penggunaan kendaraan listrik membuat capaian itu berpotensi sulit diraih.
“Soalnya kan penggunaan kendaraan listrik meningkat. Kita tidak dapat apa-apa. Untuk itu harus kami mitigasi agar pendapatan tidak menurun,” ujar Herman dalam kesempatan yang sama.
Gubernur Dedi Mulyadi sendiri mengakui sebagian besar anggaran Jabar terkunci untuk kewajiban lama, seperti utang dan proyek besar yang sudah berjalan.
“Banyak yang tanya, berapa anggaran Jabar tahun ini. Rp31 triliun. Tapi jangan dikira semuanya bisa dipakai. Kami harus bayar dulu utang PEN, BPJS, operasional Kertajati, sampai Masjid Al Jabbar,” sebut Dedi di Bandung, pada Rabu, 9 Juli 2025 lalu.
Dedi Mulyadi Pamerkan Reformasi Anggaran
Dalam pernyataan lain, Dedi Mulyadi menilai perubahan APBD 2025 mencerminkan komitmen Pemprov untuk mempercepat pembangunan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Ia juga mengklaim telah memangkas sejumlah anggaran yang dianggap kurang prioritas, termasuk belanja iklan media massa yang turun drastis dari Rp50 miliar menjadi Rp3 miliar.
“Apakah berpihak kepada pers itu harus kontrak kerja sama media atau dilihat dari besarnya biaya kontrak dengan media, kan tidak,” ujar Dedi di Rindam III Siliwangi, Jalan Menado, Kota Bandung, pada Jumat, 2 Mei 2025.
Menurut Dedi, keterbukaan informasi justru membuat peran media tetap hidup tanpa harus tergantung pada kerja sama bernilai besar.
“Dari 50 miliar menjadi 3 miliar, apakah media di Jabar kehilangan sumber berita? Menurut saya tidak. Hari ini malah banyak yang dibaca orang,” sambungnya.
Janji Transparansi dan Kritik Publik
Publik menilai program donasi seribu rupiah berpotensi menjadi beban moral tambahan bagi masyarakat di tengah meningkatnya APBD.
Meski begitu, Pemprov Jabar memastikan laporan penggunaan dana donasi akan disampaikan secara terbuka.