Menko Airlangga Ungkap Indonesia Beri Dukungan Penuh pada 4 Poin Kesepakatan KTT BRICS 2025 di Brasil

(KLIKANGGARAN) - Salah satu agenda Presiden Prabowo dan delegasi khusus Indonesia ke Brasil adalah untuk menghadiri KTT BRICS 2025.

Kehadiran Prabowo di KTT BRICS 2025 ini adalah yang perdana setelah Indonesia bergabung dan menjadi salah satu negara yang berpartisipasi.

Dalam pertemuan dengan para pemimpin negara anggota BRICS tahun 2025 itu menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang tertuang dalam Leaders’ Declaration.

Baca Juga: Sempat Ramai Netizen Indonesia vs Brasil di Medsos soal Insiden Juliana Marins, DPR Sarankan Basarnas Mulai Gunakan Translator

Leaders’ Declaration fokus pada penguatan multilateralisme, perdamaian global, kerja sama ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.

Prabowo memberikan penegasan dukungan penuh Indonesia terhadap arah baru kerja sama BRICS.

“Kemudian outcomes daripada pertemuan tadi, salah satunya adalah leader declaration dan dalam leader declaration itu ada beberapa poin yang terkait dengan penguatan multilateralisme dan reform daripada global governance,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Rio de Janeiro, pada Minggu, 6 Juli 2025 waktu setempat.

Baca Juga: PBJT 10 Persen untuk Olahraga Padel Bukan Inisiatif Pemprov DKI, Gubernur Pramono Anung: Itu Amanat Undang-Undang

Poin ini berfokus pada penguatan perdamaian dan stabilitas internasional, serta pendalaman kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, dan keuangan.

Untuk Indonesia, agenda ini penting dalam memperluas akses pasar bagi produk nasional dan menciptakan ketahanan ekonomi di tengah gejolak global.

“Poin kedua ini menjadi penting bagi Indonesia di tengah ketidakpastian kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia,” imbuh Airlangga.

Baca Juga: Waspada Banjir Rob Ancam Pesisir Jakarta hingga 13 Juli, BPBD Sebut Dipicu Pasang Laut dan Bulan Purnama

Selanjutnya, negara-negara BRICS sepakat bahwa transisi energi dan pembangunan hijau harus tetap mempertimbangkan keadilan bagi negara berkembang.

“yang ketiga tentu terkait dengan climate change dan promoting sustainable, yang fair and inclusive development,” kata Airlangga lagi.