KMAKI Laporkan Perjalanan Dinas Fiktif Rp1,29 Miliar DPMPTSP Intan Jaya

KLIKANGGARAN -- Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (KMAKI), Boni Belitong, berang atas adanya temuan perjalanan dinas fiktif di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Intan Jaya senilai Rp1,29 miliar. Sebab itu, KMAKI akan melaporkan temuan tersebut ke Kejaksaan Agung untuk segera dilakukan penyidikan atas indikasi koruupsi tersebut.

"Temuan ini akan kita laporkan, semoga menjadi atensi pihak Kejaksaan untuk segera melakukan penyidikan, sebab kami menilai akan juga ditemukan temuan terbaru dengan nilai yang lebib besar. Dalam hal ini juga, temuan sebesar Rp1,29 itu hanya dinikmati oleh Kepala Dinas DPMPTSP Intan Jaya," ujar Boni saat dikonfirmasi, Kamis (7/11). 

Lanjut dikatakan Boni, meskipun temuan tersebut telah dikembalikan, namun tidak menutup kemungkinan akan terbebas dari tindak pidana korupsi.

"Dikembalikan hanya sebagian, sehingga masih terdapat kerugian daerah yang belum diselesaikan dan melewati batas waktu rekomendasi BPK, yakni 60 hari sejak temuan tersebut terbit," jelas Boni.

Oleh karena itu, kata Boni, agar Kejaksaan mampu menetapkan tersangka atas kerugian daerah tersebut.

"Kejaksaan kian kencang dalam mengungkap Korupsi, semoga bisa memberantas korupsi di Intan Jaya, sebab banyak temuan fiktif dan kerugian daerah, seperti juga di Dinas Pendidikan Intan Jaya," pungkas Boni.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menyajikan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada LRA TA 2023 sebesar Rp424.842.139.798,19 atau 91,82% dari anggaran sebesar Rp462.683.655.650,00. Belanja Barang dan Jasa tersebut diantaranya direalisasikan untuk kegiatan perjalanan dinas selama TA 2023 sebesar Rp142.856.172.520,00. Namun, terdapat realisasi belanja perjalanan dinas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Intan Jaya menunjukkan adanya perjalanan dinas fiktif sebesar Rp1.295.000.000,00 yang digunakan oleh Kepala DPMPTSP.

Data yang dihimpun Klikanggaran.com, menunjukan bahwa DPMPTSP menganggarkan Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp12.222.073.423,00 dengan realisasi sebesar Rp12.096.315.745,00 atau 98,97% dari anggaran.

Dari realisasi tersebut diantaranya digunakan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebesar Rp8.532.582.080,00. Berdasarkan bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar daerah dilakukan dengan konfirmasi kepada maskapai penerbangan atas bukti-bukti perjalanan dinas berupa nomor tiket dan kode booking penerbangan untuk menguji kesesuaiannya dengan manifest penerbangan, beserta konfirmasi pada pihak hotel tempat pelaksanaan kegiatan yang dihadiri oleh pelaksana perjalanan dinas, menunjukan bahwa kepada pegawai yang namanya tercantum dalam bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tersebut, diketahui yang bersangkutan tidak melaksanakan perjalanan dinas dan tidak mengetahui jika ada kegiatan yang dimaksud.

Ironinya, bahwa dokumen pertanggungjawaban disusun oleh Fence Patty selaku Kepala DPMPTSP TA 2023, dan uang atas kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Sistem Operasional Prosedur (SOP) DPMPTSP telah diserahkan seluruhnya secara tunai dari Bendahara Pengeluaran kepada Kepala DPMPTSP, dan para pelaksana perjalanan dinas tidak menerima uang perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan.

Kegiatan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan pada DPMPTSP sebesar Rp1.295.000.000,00 adalah kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Sistem Operasional Prosedur (SOP) DPMPTSP. Kegiatan tersebut telah dibayarkan melalui SP2D Nomor 02159/1.02.01.01/SP2D/2023 tanggal 14 Desember 2023.