Undang-undang yang harus diubah oleh Pfizer menempatkan tanggung jawab pada perusahaan yang memproduksi vaksin dan bukan pada negara bagian. Pada hari Jumat, parlemen Lebanon mengesahkan undang-undang yang memberikan penggunaan darurat vaksin virus corona, dan sementara pengiriman pertama dosis sekarang akan diterima pada pertengahan Februari, seperti yang dijadwalkan sebelumnya, pemerintah dikecam karena tidak mempersiapkan kemungkinan ini.
BACA JUGA: Terjadi 13 Kematian Terkait dengan Suntikan Vaksin Corona Buatan Pfizer di Norwegia
Hassan, yang dirawat di unit perawatan intensif pada Kamis setelah tertular virus, telah menerima kritik yang lebih luas atas manajemen krisis kementeriannya.
Hassan mengatakan dalam berbagai wawancara bahwa Lebanon harus mematuhi langkah-langkah keamanan dan bahwa keselamatan mereka ada di tangan mereka sendiri, tetapi pernyataan ini telah menjadi bumerang baginya, ketika foto-fotonya menghadiri pertemuan makan siang besar selama penguncian kedua muncul di media sosial.
Hassan kemudian meminta maaf atas "kesalahannya" dan mengatakan bahwa dia seharusnya tidak menjadi bagian dari acara semacam itu.
Senin lalu, Dewan Keamanan Lebanon mengumumkan keadaan darurat hingga pertama Februari, keputusan terlambat yang diperkirakan banyak pakar kesehatan tidak akan menyelamatkan negara dari krisis kesehatan yang mungkin akan segera dihadapi.
