(KLIKANGGARAN)--Ketika Muslim di seluruh dunia memprotes dan memperluas seruan mereka untuk memboikot produk Prancis atas komentar Presiden Emmanual Macron tentang Islam dan penggambaran Nabi Muhammad, tagar dengan pesan berbeda sedang tren di India yang mayoritas Hindu, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera.
#IStandWithFrance dan #WeStandWithFrance berada di antara tren teratas di Twitter India pada hari Senin dan Selasa, dengan ribuan pengguna India mengekspresikan solidaritas mereka dengan Prancis.
Pembiayaan BNI Fleksi iB Hasanah kepada Pemuda Indonesia di Jepang dari BNI Syariah
Macron telah memicu kemarahan di seluruh dunia Muslim dengan menuduh Muslim Prancis "separatisme" dan menggambarkan Islam sebagai "agama yang mengalami krisis di seluruh dunia".
Masalah meningkat setelah Macron mengatakan negaranya tidak akan "melarang karikatur" Nabi Muhammad setelah pembunuhan seorang guru Prancis yang menunjukkan karikatur Nabi Muhammad di kelasnya.
Hal itu menyebabkan kemarahan di dunia Muslim, dengan pengunjuk rasa di beberapa negara mayoritas Muslim, termasuk Turki, Pakistan, dan Bangladesh, menyerukan pemboikotan barang-barang Prancis dan menuntut pengusiran duta besar Prancis ke ibu kota mereka.
Namun, di India, di mana para kritikus mengatakan sentimen anti-Muslim telah meningkat sejak Partai sayap kanan Bharatiya Janata (BJP) berkuasa pada tahun 2014, banyak yang berunjuk rasa di belakang pemimpin Prancis itu.
“Toleransi juga harus sekuler. #IStandWithFrance. Selamat, Presiden Prancis, ”tulis Parvesh Sahib Singh, seorang anggota parlemen BJP di Twitter.
Pertamina Maksimalkan Layanan Pengisian Avtur Selama Libur Panjang
Awal tahun ini, India menerima lima jet tempur Rafale buatan Prancis, gelombang pertama dari kesepakatan kontroversial senilai $ 9,4 miliar dengan Prancis yang ditandatangani pada 2016.
Hashtag lain yang terkait dengan ucapan Macron yang menjadi trending di Twitter India pada hari Selasa termasuk #WellDoneMacron dan #MacronTHEHERO.
Sentimen anti-Muslim di India
Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi telah dituduh menjalankan kebijakan anti-Muslim, dengan undang-undang kewarganegaraan kontroversial yang mengecualikan komunitas tersebut sebagai yang terbaru.
Pemerintah India membela Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA), dengan mengatakan hal itu bertujuan untuk melindungi minoritas yang teraniaya di negara tetangga Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan.
