Kisruh Penggalangan Dana Covid oleh Kantor PM India sebab Kurang Transparans

photo author
- Rabu, 15 Juli 2020 | 07:42 WIB
IMG_20200715_074621
IMG_20200715_074621

"Uang itu telah dikumpulkan atas nama perdana menteri, dan jutaan warga biasa telah menyumbang untuk itu. Paling tidak yang kami harapkan adalah transparansi," kata Hooda.


Modi adalah ketua dewan di lembaga dana tersebut, sementara Menteri Dalam Negeri yang kuat Amit Shah, serta menteri pertahanan dan keuangan duduk sebagai anggota dewan.


Tetapi tidak seperti dana yang dikelola pemerintah lainnya, dana ini tidak diaudit oleh Pengawas Keuangan dan Auditor Jenderal India.


Sebagai gantinya, Modi menunjuk perusahaan konsultan bisnis swasta, SARC & Associates, untuk mengaudit dana tersebut 12 hari setelah menyumbangkan $ 212.665.


Sunil Kumar Gupta, kepala SARC & Associates, telah menjadi pendukung vokal Partai Bharatiya Janata Modi, muncul dalam foto-foto bersama Modi dan para pemimpin partai puncak di berbagai acara.


Gupta juga menulis sebuah buku pada tahun 2018 tentang "Make in India", proyek Modi untuk meningkatkan produksi dan konsumsi domestik produk-produk buatan India.


"Pada prestasi apa perusahaan swasta ini, yang sangat dekat dengan pihak Modi, diberi pekerjaan untuk mengaudit dana itu?"  tanya Gokhale.  "Itu curang, dan kegiatannya sangat mencurigakan."


Gupta menolak permintaan komentar.


Rekan-rekan partai Modi telah berulang kali membantah melakukan kesalahan oleh dana.  Juru bicara Partai Nalin Kohli mengatakan itu "transparan" dan membantu India melawan virus itu.


PM CARES juga mengalami kontroversi lain.


Setelah kantor Modi mengatakan telah menghabiskan $ 26 juta dari dana tersebut untuk membeli 50.000 ventilator, dua rumah sakit terkemuka di Mumbai dan New Delhi menggambarkan adanya kekurangan dalam produk tersebut dan menyimpulkan bahwa produk-produk itu rentan terhadap kegagalan.


Perusahaan yang membuat ventilator menolak temuan tersebut.


Partai-partaj oposisi utama menyebut pembelian ventilator merupakan sebuah penipuan.


Sekitar $ 13 juta dari dana tersebut dialokasikan untuk pekerja migran yang miskin, jutaan di antaranya terdampar tanpa pekerjaan atau transportasi pulang selama kurun waktu dua bulan di seluruh negeri.  Banyak yang bilang alokasinya terlambat.


Pihak Modi mengatakan $ 13 juta diberikan kepada pemerintah negara bagian untuk menyediakan makanan, tempat tinggal, perawatan medis dan transportasi bagi para migran.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

X