JAKARTA, Klikanggaran.com – Jika ada seorang menteri mengundurkan diri sebab adanya tuduhan atau merasa tidak mampu bekerja, biasanya itu terjadi bukan di negara kita. Bukan begitu? Banyak pejabat di negeri ini yang telah hilang rasa malunya. Sebab itu, tidak aneh jika ada pejabat yang tertangkap sebab korupsi justru tersenyum dan melambaikan tangan kepada wartawan.
Menteri Perdagangan mengundurkan diri, lho.
Tentu saja, peristiwa ini terjadi di Jepang!
Menteri Perdagangan Jepang Isshu Sugawara mengundurkan diri pada hari ini, Jumat (25/10/2019), menyusul tuduhan pelanggaran aturan pemilu sebulan setelah mengambil posisi kunci itu dan menangani perselisihan dagang dengan negara tetangga Korea Selatan.
Perdana Menteri Shinzo Abe mengatakan telah menerima pengunduran diri Sugawara dan meminta Hiroshi Kajiyama untuk mengambil alih pimpinan di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri tersebut.
Kepada wartawan di kantornya seperti dikutip Reuters, Jumat (25/10/2019), Abe berkata, "Saya memikul tanggung jawab atas pengangkatannya dan saya sangat meminta maaf kepada rakyat Jepang untuk kejadian ini.”
Sugawara berada di bawah tekanan setelah media mengatakan dia telah memberikan hadiah kepada pemilih di daerah pemilihannya di Tokyo, seperti melon dan kepiting yang mahal.
Dia juga menawarkan uang belasungkawa kepada keluarga pendukung yang disebut sebagai pelanggaran hukum kampanye.
Sugawara perlu memberikan penjelasan, ujar Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga pada hari sebelumnya.
"Saya tidak ingin masalah saya memperlambat pertimbangan parlemen," kata Sugawara kepada wartawan pada hari Jumat dalam menjelaskan pengunduran dirinya.
Kajiyama, yang akan memimpin perundingan perdagangan dengan Seoul seandainya dia menerima penunjukan itu, sebelumnya memegang jabatan di kabinet Abe sebagai menteri yang bertugas merevitalisasi ekonomi lokal.
Jepang dan Korea Selatan telah terkunci dalam perselisihan perdagangan yang pahit sejak Tokyo tahun memperketat kontrol ekspor pada bahan-bahan penting bagi perusahaan chip Korea Selatan. Jepang juga menurunkan status Seoul dari daftar negara yang memenuhi syarat untuk ekspor jalur cepat.
Sebagian tindakan itu dianggap sebagai pembalasan setelah pengadilan tinggi Korea Selatan Oktober lalu memerintahkan sejumlah perusahaan Jepang untuk memberi kompensasi kepada warga Korea yang dipaksa bekerja di tambang dan pabrik perang mereka.
