Proses lelang JIS juga sempat dipersoalkan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI, Gembong Warsono. Menurut Gembong, lelang pembangunan JIS memang janggal sejak awal. Partai PDI Perjuangan tak setuju pembangunan diserahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Memang janggal. Karena, begitu diserahkan ke Jakpro tangan kita (DPRD) sudah terbatas. Tangan DPRD enggak sampai di sana karena itu aset yang dipisahkan,” ungkap Gembong.
Sementara itu, Yudhistira Ramadhani, Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI, mengatakan pihaknya akan memanggil PT Jakpro untuk mengetahui detail proses tender JIS. Golkar, tambahnya, masih menunggu alat kelengkapan dewan selesai dibentuk.
“Kalau sudah terbentuk, Komisi B dan C akan mempertanyakan pemenangan ini. Ya mudah-mudahan ini enggak ada masalah, tidak ada kongkalikong di tender ini,” katanya.
Sedangkan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Ima Mahdiah, mengatakan akan melibatkan KPK karena terdapat selisih Rp300 miliar dalam penentuan pemenang tender JIS. Menurut Ima, Jakpro dan Pemprov harus menjelaskan alasan kenapa akhirnya memilih KSO yang lebih mahal.
“Jika perlu KPK harus turun tangan, karena ini pembangunannya menggunakan uang rakyat,” tegas Ima.
Hingga saat ini, misteri pemenangan tender itu belum juga terkuak dalam pemberitaan. Surat yang yang dilayangkan kepada LKPP dan KPPU hingga sekarang belum jelas apa jawaban dan tindak lanjutnya. Keberatan para anggota dewan yang terhormat pun tak jelas nasibnya. Yang muncul, malah komentar Gubernur DKI Anies Baswedan yang mengomentari persaingan antar perusahaan BUMN yang menjadi peserta tender.
Menurut Anies, konsorsium perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh BUMN itu seharusnya saling mendukung.
“Masak saling jegal, ini anak bangsa yang mau membangun untuk bangsa, tapi saling jegal yang nanti bisa menunda pembangunan,” kata Anies.
Anies, JIS dan Pemanfaatan Jak Mania
Persoalan tender yang memanjang karena dipermasalahkan oleh Konsorsium KSO PT. Adhi Karya mengusik Anies. Gubernur DKI ini meminta agar permasalahan tidak diperpanjang. Karena, kata Anies, pembangunan Stadion BMW ini ditujukan untuk kepentingan seluruh warga Jakarta.
Anies menambahkan, peserta tender adalah konsorsium yang dipimpin oleh BUMN PT Wijaya Karya dan PT Adhi Karya. “Kalau yang satu adalah milik asing, lalu asing yang dimenangkan sedangkan yang Indonesia dikalahkan, bolehlah kita lihat lebih jauh. Ini kan sama-sama BUMN. Harusnya semangatnya saling support,” katanya.
Menurut Anies, selisih nilai tender seharusnya tidak menjadi masalah. Sebab PT Adhi Karya atau PT Wijaya Karya yang menang, uang untuk pembangunan Stadion BMW tetap akan masuk ke negara.
Pernyataan Anies ditanggapi dengan tegas oleh Uchok. Menurutnya, sebagai Gubernur dan pejabat publik, Anies seharusnya tidak boleh menggampangkan persoalan tender, yang pantas dipertanyakan karena dipandang bermasalah, seperti itu.
“Memangnya, selisih Rp 300 Miliar itu pasti masuk ke kas negara. Kalau begitu memang bagus, tapi kalau tidak bagaimana? Apakah beliau bisa memastikan,” tambah Uchok mempertanyakan.