JAKARTA, Klikanggaran.com—Sebelum menjadi menteri, Tjahjo Kumolo pernah menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Tjahjo sudah dua kali menjadi menteri: pertama kali menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), kemudian menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB).
Tjahjo menyebut bahwa gaji yang diterimanya saat menjabat sebagai menteri sebesar Rp 20 juta. Padahal, waktu menjabat sebagai anggota DPR, gajinya mencapai Rp267 juta. Jumlah itu pun didapat hanya sebagai anggota, tidak bermain proyek, dan tidak bermain anggaran.
Wow!
"Saat saya diangkat Pak Jokowi jadi Mendagri, gaji saya di DPR, per bulan sudah Rp 267 juta. Enggak ngapa-ngapain. Enggak main proyek, enggak main anggaran. Pokoknya dapat Rp 267 juta, clear," ujar Tjahjo seperti diberitakan Kompas.com, Kamis (5/3/2020).
BACA JUGA: Perbup Banjarnegara Boroskan Keuangan Daerah Rp1 Milyar, Wajib Direvisi
Pernyataan itu pun banyak mendapat respons dari sejumlah pejabat, seperti Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco.
Menurut Sufmi apa yang disampaikan mantan menteri dalam negeri itu berlebihan.
Lantas, berapa sebenarnya besaran gaji menteri dan DPR?
Diberitakan Kompas.com (25/10/2019), gaji pokok menteri sebesar Rp 5.040.000 per bulan.
BACA JUGA: Puluhan Ribu Masker Pengadaan Dinkes Polman Hilang di Gudang Instalasi Farmasi
Jumlah tersebut berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000.
Selain mendapat gaji pokok, menteri juga juga mendapatkan tunjangan dari negara sebesar Rp 13.608.000 juta per bulan.
Aturan tunjangan untuk menteri itu termaktub dalam Pasal 2e Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.
Tunjangan itu juga berlaku untuk Jaksa Agung dan Panglima TNI serta pejabat lain yang kedudukan atau pengangkatannya setingkat dengan Menteri Negara.