JAKARTA, Klikanggaran.com— Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejauh ini menjadi partai yang tetap berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
PKS menunjukkan sikap yang berbeda dengan partai-partai yang berseberangan dengan koalisi Jokowi-Amin di Pemilihan Presiden 2019 lalu. Partai Gerindra, Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) justru terlihat berbondong meminta restu Jokowi dan partai di koalisinya agar diberikan jatah menteri.
PKS tampak tenang ketika partai-partai riuh-rendah dalam orkestra kabinet Jokowi.
Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi oposisi di pemerintah Jokowi periode kedua justru menguntungkan partai berlambang bulan sabit dan padi tersebut.
"Kemungkinan boleh jadi saya melihat PKS akan menjadi partai oposisi. Saya kira kalau PKS jadi partai oposisi, dia justru diuntungkan," tutur Emrus di Jakarta Selatan, Sabtu (19/10).
Hal tersebut dikatakan Emrus ketika tengah menjelaskan tentang perihal kekhawatiran banyak pihak terkait merapatnya mayoritas partai politik ke pihak Jokowi-Amin.
Ketika ditanya lebih lanjut Emrus menjelaskan dengan menjadi satu-satunya oposisi, PKS akan dengan lebih mudah memilah isu yang akan dimainkan untuk mengkritisi kinerja pemerintah.
"Saya katakan bisa menguntungkan kenapa? Itu kan satu partai lebih mudah dikontrol kan. Lebih mudah mereka manage. Mereka bisa mengolah, me-manage isu kan [dalam] memberikan tanggapan dan lain sebagainya karena satu partai," ujar Emrus kepada CNNIndonesia.com.
Kendati demikian Emrus sendiri berpendapat kemungkinan gemuknya koalisi pemerintah mendatang tidak menjadi masalah pada era politik sekarang. Ia mengatakan rakyat sudah cukup jeli menjadi oposisi dalam mengkritisi pemerintahan.
"Sebenarnya kalau kita mau jujur itu konsep checks and balances itu muncul ketika sosial media belum ada. Maka dibutuhkan lah kekuatan oposisi partai. Sekarang dengan sosial media, masyarakat sudah bisa jadi oposisi kok," jelasnya.
"Artinya boleh enggak semua partai mayoritas bergabung menjadi koalisi pemerintahan kita sekarang? Boleh. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena memang fenomena sudah berubah," tambah Emrus kembali.
Emrus menambahkan bahwa pada kenyataannya dinamika politik tidak seperti yang terlihat secara gamblang. Ketika membahas koalisi dan oposisi dalam pemerintahan, Ia mengatakan status tersebut tidak bisa hanya dilihat dari jatah menteri yang didapat suatu partai.
"Ada koalisi terbuka, ada koalisi tertutup. Terbuka itu mendeklarasikan baru kemudian ada jabatan menteri. Tapi ada koalisi tertutup, jadi memang tidak mendapat jabatan tapi ada kepentingan-kepentingan," jelas Emrus.
Sementara itu, pengamat politik asal Universitas Padjajaran (Unpad) Muradi mengatakan partai politik yang bersikap sebagai oposisi akan diuntungkan ditengah koalisi gemuk pemerintahan Jokowi-Amin.
"Kalo kita berkaca oposisi PDI P dari 2004 hingga 2014, jaman SBY, PDIP diuntungkan 2 periode 2014 mereka menang, Pilpres maupun Pileg, 2019 juga menang pilpres dan pileg, saya kira hal yang sama bisa terjadi pada parpol yang mengambil oposisi saat ini, apakah PKS, PAN, Demokrat," kata Muradi, sebagaimana dikutip Bisnis, Selasa (22/10).
Namun, ia menilai partai oposisi bisa mengambil keuntungan untuk kontestasi pada 2024 mendatang jika saja partai tersebut bisa memiliki tiga modal. Yakni, political endurance, political cost dan delivery issue.
"Tiga ini saja yang bisa mereka lakukan, 2024 akan panen," ungkap Muradi.
Hingga saat ini, PKS menjadi partai yang masih menegaskan sikapnya sebagai oposisi dalam pemerintahan Jokowi-Amin.
Sehingga jika saja PKS memiliki sikap untuk konsisten menjadi oposisi dan mampu memainkan tiga hal tersebut, maka bukan tidak mungkin 2024 PKS akan mampu mengulang kesuksesan PDI P dalam memerankan diri sebagai oposisi saat kepemimpinan SBY.
"2024 tergantung sejauh mana sikap mereka terhadap peta politik sekarang, apakah masuk pemerintahan atau tetap di oposisi," jelas dia.
Ia pun mengatakan PKS hingga saat ini memiliki kemampuan untuk melakukan tiga hal tersebut, baik political endurance, political cost maupun delivery issue.
"(Political) Cost saya kira ada walaupun terbatas, untuk daya tahan mereka punya, karena tahun 1999 sampai 2004 mereka sempet dibubarkan tuh, akhirnya bikin baru, untuk figur saat ini saya belum tahu," tandas dia.