Jakarta, Klikanggaran.com--Laode M. Syarif, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meminta publik untuk tidak berdemo di depan kantor antirasuah. Bahkan ia pun tidak tahu pesan yang ingin disampaikan demonstran hingga berhari-hari di KPK.
"Kami tidak tahu apa tuntutan demonstran, setiap ada kegiatan di sini, demonya banyak. Setelah diwawancarai terayata demonstran bayaran. Saya tidak tahu apa pesan yang mereka sampaikan," tutur wakil ketua Laode saat di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2019).
Meski tidak tahu isi tuntutan para pedemo, Laode ingin masyarakat tidak melakukan demo terus-menerus, agar para pegawai KPK bisa damai dalam bertugas tanpa harus menghadapi pendemo.
"Pesan untuk para pendemo tolong biarkan kami hidup dalam kedamaian," kata wakil ketua KPK tersebut.
Sebagai contoh informasi, KPK terus didatangi demonstran setelah pegiat antikorupsi dan pegawai KPK memrotes keterlibatan mantan Deputi Penindakan KPK Firli Bahuri (Calon Pimpinan KPK yang didugamelanggar etik kemudian terpilih sebagai Ketua KPK jilid V) dalam seleksi Capim KPK. Aksi penolakan secara damai pun terus berlangsung di KPK dan mengarah pula pada isu pelemahan KPK seperti revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK).
Namun, penolakan tersebut mendapat perlawanan dari sejumlah kelompok yang pro-revisi UU KPK dan mendorong agar Firli segera dilantik. Beberapa massa bahkan beraksi anarkis dengan membakar ban dan sempat ricuh.
Contoh massa yang berorasi mendukung revisi UU KPK dan mendukung Firli segera memimpin KPK yakni Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI), Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan Cinta NKRI, dan Masyarakat Pemuda Cinta Indonesia (MATPECI). Sayang, massa tersebut diketahui massa bayaran dengan harga bervariatif.
Apakah dengan kasus yang melibatkan imam nahrawipun demikian?