Jakarta, KlikAnggaran.com - Terindikasi disalahgunakannya anggaran biaya rumah dinas sebesar Rp 330 juta oleh salah satu Komisioner Komnas HAM berinisial DB adalah salah satu rapor buruk bagi internal Komnas HAM. Imdadun Rahmat, Ketua Komnas HAM mengatakan, kasus tersebut sudah mulai ditangani baik secara internal dan eksternal, begitu juga sudah dibawa ke jalur hukum.
"Dugaan tersebut sudah ditangani baik secara internal maupun eksternal. Kami sudah membuat Dewan Kehormatan dan tim internal sejak Agustus tahun lalu untuk masalah ini," ujar pria kelahiran Rembang ini.
Ada kemajuan sebenarnya pada kasus penggunaan biaya anggaran rumah dinas ini sehingga lembaga yang menangani kasus hak asasi tersebut mendapatkan predikat disclaimer dari BPK. Predikat ini adalah predikat terburuk yang pernah didapatkan oleh Komnas HAM. Oleh sebab itu, ketika mendapatkan predikat seperti itu langsung dibuat Dewan Kehormatan dan tim internal pada tahun lalu.
Walaupun ini masalah kolektif, tapi penilaian yang masuk kepada Imdad dan kawan-kawan adalah adanya manajemen yang buruk dan salah atur dalam diri Komnas HAM.
Atas adanya kasus tersebut, Roichatul mewakili Komnas HAM meminta maaf atas kelalaian yang terjadi di Komnas HAM. Sementara Siti Noor Laila, salah satu komisioner, meminta agar KPK juga turun tangan dalam menangani kasus ini. Jika dilakukan terus menerus seperti ini, yaitu adanya evaluasi dan perbaikan dalam diri Komnas HAM, tidak menutup kemungkinan, pasti lembaga tersebut akan perlahan membaik dan menjadi lembaga yang mampu menangani kasus hak asasi dari setiap manusia.