• Kamis, 9 Desember 2021

Kebijakan Ganjil Genap Akan Menjadi Hambar dan Tidak Substansial di Sumsel

- Kamis, 1 Juli 2021 | 23:57 WIB
Bagindo Togar
Bagindo Togar


Palembang,Klikanggaran.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) memberlakukan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan plat nomor ganjil genap (Kebijakan Ganjil Genap) selama dua minggu di kota Palembang. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru, untuk mengurangi mobilitas masyarakat dengan tujuan menurunkan penyebaran Covid-19 di Sumsel, seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sumsel No.445/KPTS/Dishub/2021 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap.


Kebijakan itu nantinya akan membatasi kendaraan yang melintas di titik-titik yang telah ditentukan berdasarkan tingkat keramaian, dalam waktu tertentu.


Menanggapi hal tersebut, Bagindo Togar dari Bagindo Togar Political Observer and Consulting (BTPOC), memandang kebijakan yang kini ramai diperbincangkan oleh masyarakat tidak akan berhasil mencapai tujuan yang dimaksud oleh Gubernur.


Justru Bagindo menilai kebijakan itu hambar dan akan menjadi sia-sia karena terlalu memaksakan hubungan antara pembatasan mobilitas kendaraan dengan penurunan kasus positif Covid-19.


“Apakah kemudian kalau ganjil genap (diterapkan) tidak ada kerumunan? Justru orang akan maksimalkan kendaraan, yang biasanya satu mobil isi dua orang jadi lima orang, begitu juga kendaraan umum yang semakin padat. Akan menjadi kebijakan yang hambar dan tidak substansial,” ujar Bagindo melalui keterangannya, Kamis (1-7).


Secara tegas Bagindo menyebut jika Pemprov Sumsel saat ini gagal memahami permasalahan yang seharusnya diatasi. Yaitu, kerumunan dan aktifitas masyarakat pada siang hari, yang menjadi penyebab utama peningkatan kasus positif Covid-19. Bukan pembatasan aktifitas kendaraan, apalagi pembatasan yang saat ini dilakukan berlangsung malam hari saat jam sepi.


“Coba ditanya ke masyarakat, untuk mengurangi Covid-19 ini lebih baik mengurangi kendaraan atau mengurangi aktifitas? Justru masyarakat akan cari alternatif kendaraan lain. Karena tidak serta merta mengurangi kendaraan ini akan mengurangi aktifitas. Jadi janganlah setiap kebijakan yang dikeluarkan itu sifatnya uji coba. Kalau tidak efektif, buat lagi. Begitu seterusnya,” kata Bagindo.


Jika melihat lonjakan kasus yang terjadi saat ini, kata Bagindo, Pemerintah seharusnya melibatkan semua pihak yang punya kompetensi sebagai tahapan sebelum mengambil kebijakan. Seperti akademisi, sosiolog perkotaan, epidemolog, ahli kesehatan, ahli ekonomi, ahli transportasi, dan mereka yang terkait, agar mendapatkan analisis yang komprehensif secara teoritik dan empirik.


Apabila tahapan tersebut sudah dilakukan, maka, lanjut Bagindo, keputusan atau kebijakan yang diambil Pemerintah sebagai regulator akan sesuai dengan tujuan, karena mengedepankan pendekatan teoritik dan empirik sebagai landasan utamanya. Sayangnya, pemerintah saat ini, kata Bagindo tidak pernah terlihat melakukan proses dan tahapan seperti ini dalam pengambilan kebijakan.

Halaman:

Editor: M.J. Putra

Tags

Terkini

X