• Selasa, 16 Agustus 2022

Benarkah PT SP2J jadi Benalu Pemkot Palembang? Berikut Penjelasan MAKI Sumsel

- Sabtu, 12 Juni 2021 | 20:00 WIB
IMG-20210612-WA0018
IMG-20210612-WA0018


Palembang,Klikanggaran.com - Deputy MAKI Sumsel, Ir. Feri Kurniawan, mengungkapkan bahwasannya Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) perlu diaudit forensik oleh Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dengan dugaan manipulatif Laporan Keuangan perusahaan dan dugaan pelanggaran undang-undang Perseroan Terbatas.


"SP2J yang mencakup banyak bidang usaha membagikan deviden setiap tahun sebesar kurang lebih Rp100 juta namun menerima penyertaan modal yang diduga lebih dari Rp20 miliar per tahun. Harusnya Wali Kota Palembang, Harnojoyo, merubah Perda tentang PT SP2J karena diduga bertentangan dengan undang - undang Perseroan Terbatas, dimana perusahaan yang mendapatkan laba profit negatif tidak boleh membagikan deviden saham," ujar Deputy MAKI Sumsel, Feri Kurniawan, Sabtu (12-6).


Menurut Feri, merupakan hal konyol dan lucu jika tambahan modal Rp20 miliar per tahun dikembalikan berupa deviden saham sebesar Rp100 juta.


"Harnojoyo harusnya mengevaluasi kinerja Direksi PT SP2J yang belum bekerja profesional dan belum mampu menjadikan SP2J perusahaan yang sehat serta menguntungkan. Belum lagi BRT Transmusi merugi setiap tahun dan mendapatkan subsidi puluhan miliar, namun tidak dipisahkan menjadi unit usaha sendiri agar dana penyertaan modal dapat dipertanggungjawabkan termasuk penghasilan yang didapatkan," ungkapnya.


Selain itu, kata Feri, untuk pembayaran gaji PT SP2J mengeluarkan dana yang fantastis.


"Terlebih untuk Direksi yang memperoleh penghasilan diduga mencapai Rp1 miliar pertahun serta mendapat tambahan tunjangan bahan bakar Rp145 juta, tunjangan komunikasi Rp94 juta, tunjangan cuti besar Rp144 juta, tunjangan perumahan Rp417 juta, tunjangan pengabdian Rp427 juta, kalau katanya ini benar maka wajib bagi Harnojoyo menghentikan operasional SP2J agar tidak menjadi benalu bagi Pemkot Palembang," kata Feri dengan nada gusar.


Lanjutnya, beban biaya yang dikeluarkan Pemkot Palembang untuk gaji direksi PT SP2J tidak sepadan dengan hasil kerja Direksi, dan perlu dicatat oleh Harnojoyo terkait Perda SP2J yang berpotensi tindak pidana korupsi untuk segera direvisi.


"Jangan sampai terjadi manipulatif laporan keuangan dan kekonyolan Direksi SP2J membagikan deviden saham tanpa dasar hukum, selaku anggota masyarakat dan mewakili MAKI Sumsel saya  merasa sangat dibodohi," pungkas Feri, Deputy MAKI Sumsel.


Editor: M.J. Putra

Tags

Terkini

Bupati Luwu Utara Dorong Pemuda Jadi Petani Milenial

Senin, 15 Agustus 2022 | 20:42 WIB
X