Palembang,Klikanggaran.com - Deputy Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Ir Feri Kurniawan, menuturkan bahwasannya penimbunan lahan rencana kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) dengan anggaran ratusan miliar rupiah terasa menyesakkan dada.
"Belum lagi perbaikan taman Monpera, situs Sriwijaya, dan banyak lagi pembangunan sarana publik yang terkesan belum begitu di butuhkan tetapi terlihat diprioritaskan," ujar Feri pada Klikanggaran.com, Jumat (12-2).
Dia mengatakan, apalagi pembangunannya berpotensi bermasalah hukum dan anggaran serta pelaksanaanya yang diduga melewati batas waktu. "Sangat terasa sekali aroma memaksakan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang kurang urgent itu," imbuhnya.
Feri menuturkan, selaku warga masyarakat Sumsel yang biasa - biasa saja dan bukan dari kalangan politik ataupun dekat penguasa, MAKI menyampaikan protesnya terhadap kinerja Pemprov Sumsel.
"Cobalah berpikir tentang kondisi masyarakat saat ini, apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka harapkan", sindir Feri terkait program pembangunan Pemprov Sumsel.
Feri, Deputy MAKI Sumsel, melanjutkan pernyataan protesnya dengan menyatakan kondisi kantor Gubernur saat ini masih sangat layak dan menjadi ikon kota Palembang, walaupun masih sering terjadi banjir sesaat karena drainase yang kurang berfungsi.
"Saya kurang paham dengan pemikiran kantor Perencana Sumsel, apa yang menjadi skala perioritas pembangunan di masa pendemi ini, membangun atau menyehatkan masyarakat," timpal Feri.
"Terkesan Provinsi Sumatera Selatan jor - joran membangun fasilitas non urgent, sementara pendemi belum juga berangsur menurun di Sumsel ini, apa yang ada di benak Pemimpin rakyat dan legislator sehingga bersepakat membangun yang belum begitu penting," sambungnya.
Lebih lanjut, kata Feri, proyek-proyek yang di kerjakan Pemprov Sumsel terkesan kejar tayang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. "Dikhawatirkan volume dan mutu pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak kerja," tandasnya.
