• Rabu, 19 Januari 2022

Pemprov Jabar Ceroboh: Bansos Tertahan 4 Ton Telur Membusuk

- Minggu, 10 Mei 2020 | 20:11 WIB
IMG_20200510_201158
IMG_20200510_201158


Jakarta, KlikAnggaran.com —Soal pendistribusian semabako yang sempat diberitakan sebelumnya untuk keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Garut dari Pemerintah Provinsi Jabar yang sempat   tertunda lantaran data penerima bantuan masih dalam proses.


Bantuan sembako berupa beras, mie instan, telur, vitamin, minyak sayur, gula, dan terigu, masih tertahan di gudang Bulog Garut. Karena terlalu lama tersimpan di gudang dan tak didistribusikan, setidaknya empat ton telur membusuk dan harus diganti dengan yang baru. Sementara proses pendistribusian belum bisa dipastikan waktunya.


Terkait hal itu, Anggota DPRD Jawa Barat,  Fraksi Partai Golkar, Edi Rusyandi mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Alih-alih bantuan yang tersedia dapat meringankan beban warga terdampak Covid-19, justru menurut Edi bantuan tersebut malah tidak bermanfaat.


“Sungguh Memprihatinkan. Barang tersebut menjadi mubadzir, tidak bermanfaat bagi masyarakat . Apalagi dana yang digunakan itu kan uang rakyat, bukan uang gubernur. Sementara hari ini rakyat dalam situasi sulit dampak covid 19, membutuhkan peran negara/pemerintah,” kata Edi dikutip dari fixindonesia, Sabtu (9/5/2020).


Edi menganggap amburadulnya data penerima bansos menjadi salah satu bukti ketidakmampuan Pemprov dalam membereskan data alokasi bansos bagi warga terdampak pandemik.


“Ini membuktikan Carut marutnya pendataan yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat/Gubernur. Pemprov tidak mampu membereskan data untuk alokasi bansos dampak covid-19,” tegasnya.


“Pemprov Jabar ceroboh. Data belum tertib sudah melakukan pembelanjaan. Sehingga timbul gejolak di masyarakat akibat distribusi bantuan tidak tepat sasaran. Selain itu menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan, kantor pos dan pemerintah desa dalam distribusi bantuan sehingga mengakibatkan penumpukan bansos dibeberapa tempat. Ini juga menjadi bukti perencanaan yang buruk yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Barang itu rusak bukan karena bencana kan, tapi karena memang perhitungan dan resiko-resiko yang tidak matang,” beber Edi.


Menurut Edi, kondisi data yang masih semrawut dipakai dasar untuk melakukan kegiatan pembelanjaan, merupakan sesuatu yang membahayakan, karena dapat menimbulkan banyak kerugian. Ia pun mempertanyakan tentang siapa yang harus bertanggungjawab dengan kondisi tersebut.


“Ini bahaya. Kondisi data masih semrawut dipakai dasar untuk melakukan kegiatan perbelanjaan. Siapa yang harus bertanggungjawab dan bagaimana mekanismenya? Nah, saya sendiri sebagai wakil rakyat sudah mengingatkan gubernur agar skema bansos senilai 500 ribu itu dilaksanakan seluruhnya secara tunai. itu jauh lebih efisien, uang disimpan di bank gak bakalan busuk. Mudah dan murah untuk distribusinya. ,” ujarnya.

Halaman:

Editor: Nisa Muslimah

Tags

Terkini

Gempa Bumi Banten Kembali Mengguncang Pagi Ini

Senin, 17 Januari 2022 | 08:13 WIB
X