Soal Pemekaran Sumsel Barat, Pengamat: Banyak Faktor Positive

photo author
- Rabu, 29 Januari 2020 | 00:29 WIB
Taufik Gonda
Taufik Gonda

Lubuklinggau,Klikanggaran.com - Pengamat Kebijakan Publik, Taufik Gonda, mengamati perkembangan atas wacana pemekaran Provinsi baru yakni Provinsi Sumsel Barat. Ia mengungkapkan, hal tersebut sangat memberikan masukan positive bagi pemerintah daerah terkait dengan kondisi riil di lapangan.

"Iya positive, sehingga mempermudah  dan/atau memperpendek jangkauan pelayanan yang baik kepada masyarakat pada kondisi geogerafis yang sulit dijangkau oleh pemerintah daerah seperti Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Muratara, baik melalui transportasi udara, dan darat. Sebab, kita ketahui bahwasannya akses untuk pelayanan ke Provinisi Sumsel memang sedikit membutuhkan waktu yang lama," ujar Taufik pada Klikanggaran.com, Selasa, (28-1).

Selain itu, kata Taufik, juga bisa terwujudnya keinginan masyarakat dalam mempercepat peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek kehidupan baik pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan politik serta pembangunan infrastruktur yang memadai.

"Karena bisa mengembangkan potensi daerah, serta memperpendek rentang kendali. Agar hak otonom dapat sesuai dengan kondisi wilayah, dan masyarakat dapat lebih makmur dengan adanya hak otonom yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya," imbuhnya.

Dijelaskan Taufik, ada juga dampak baik mengenai penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan, sehingga bisa menurunkan angka pengangguran.

"Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran Provinsi. Pembentukan daerah otonom memang ditujukan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan suatu lingkungan kerja yang ideal dalam berbagai dimensinya," tuturnya.

"Oleh karena itu, pemekaran daerah seharusnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan obyektif yang bertujuan untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat," sambungnya.

Dalam diskusinya, Taufik juga menuturkan bahwa ada beberapa faktor yang baik untuk disambut dan ada juga faktor yang perlu dijadikan perhatian serius sejak dini oleh para tokoh presidium pemekaran Provinsi Sumsel Barat.

"Pertama faktor ekonomi, peningkatan itu bisa dilakukan secara bertahap dengan parameter yang bisa dibuat secara cermat dengan memperhitungkan potensi ekonomi daerah, apalagi untuk seantero silampari yang kekayaan bumi nya berlimpah. Secara perhitungan akumulatif, serapan dana bagi hasil dan suntikan investor baru bisa dipastikan memadai, tekhususnya Kota Lubuklinggau yang menjadi objek vital, sebab memiliki wilayah yang sangat strategis," kata Taufik.

"Kedua, faktor responsiveness (cepat tanggap), pemekaran Provinsi harus mendorong pemerintahan daerah yang memiliki daya tanggap dalam merumuskan kebutuhan dan potensi daerah. Hal ini dapat terlihat dari rencana strategis, program dan implementasi program-program pembangunan."

"Ketiga, faktor kualitas pelayanan publik yang semakin membaik. Dan untuk faktor keempat, ini harus menjadi perhatian khusus, yakni faktor kemandirian daerah. Makna kemandirian itu sendiri adalah semakin kuatnya daerah dalam melepaskan diri dari ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Jika kemandirian daerah yang dimekarkan semakin rendah, maka pemekaran dapat dikatakan gagal mencapai tujuannya," sambungnya.

Meskipun ada faktor yang harus dicermati secara khusus [Kemandirian], Taufik juga meyakinkan bahwasannya itu hal mudah.

"Cukup potensi tiga daerah saja, bisa menopang APBD Provinsi secara  memadai. Struktural kita sudah pas, seperti perkebunan, perindustrian, pertambangan, dan masih banyak yang lain," ujarnya.

Lanjutnya, ia menghimbau kepada elite -elite presidium pemekaran Sumsel Barat, segerakan secepatnya, dan lakukanlah gerakan sedari sekarang agar tidak menjadi gagasan saja.

"Segerakan pemekaran Provinsi, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata, dan bangun sinergi melalui pola desentralisasi itu sendiri,"pungkasnya.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: M.J. Putra

Tags

Rekomendasi

Terkini

X