Pelembang,Klikanggaran.com - Wacana pemekaran Provinsi Sumsel Barat atau Sumselbar dari Provinsi Sumatera Selatan kembali bergulir. Kali ini dukungan pemekaran datang dari mantan Gubernur Sumsel periode 2003-2008, Syahrial Oesman, yang mendukung wilayah Sumsel dibagi menjadi dua provinsi.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes), Drs.Bagindo Togar SH.Msi, menilai bahwa tidak mudah untuk melakukan pemekaran agar munculnya Daerah Otonomi Baru ( DOB ). Ia juga menuturkan, layak atau tidak ditentukan oleh terlalu luasnya wilayah, jumlah dan sebaran penduduk serta keadilan atau keseimbangan dalam pemerataan pembangunan fisik maupun non fisik.
"Lantas apa urgensinya iniasitif juga upaya untuk memekarkan Provinsi ini? Kabupaten atau kota mana saja yang berkeinginan atau bersepakat untuk 'memisahkan diri' dari Provinsi Sumatera Selatan? Kepentingan apa dan siapakah perjuangan pemekaran ini? Dimana sejatinya pemekaran daerah bertujuan untuk peningkatan, percepatan plus pemerataan kemanfaatan program pembangunan daerah."
"Artinya daerah kab/kota yang berhasrat menjadi DOB, mengalami diskriminasi perlakuan pembangunan atau juga kurang mampu berakselerasi dalam merumuskan atau menjalankan ragam konsep pembangunannya," ujar Bagindo pada Klikanggaran.com, Rabu (22-1).
Dijelaskan Bagindo, disisi lain hingga saat ini pemerintah pusat belum juga mencabut moratorium atas peluang pembentukan DOB. Ia pun menegaskan akses politik dan akses hukum perlu kajian serius.
"Artinya, para inisiator DOB Provinsi Sumsel Barat, disarankan untuk lebih fokus mengurus pembangunan didaerah masing masing, dan bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dituntut untuk fair, wise dan tidak diskriminatif dalam mendisribusikan sumber, policy serta program pembangunannya disetiap wilayah prov.sumatera selatan," tuturnya.
"Transparansi, kapabilitas dan argumentasi yang rasional menjadi prinsip utama wajib dikedepankan tatkala memutuskan kebijakan strategis pembangunan di daerah ini," pungkasnya.
