• Kamis, 11 Agustus 2022

LSM Nusantara Minta Inspektorat Memverifikasi Pembangunan Lapangan Futsal Desa Simpang Terusan

- Sabtu, 11 Januari 2020 | 17:56 WIB
IMG_20200111_175511
IMG_20200111_175511


Batanghari, klikanggaran.com-- M. Yani, aktivis LSM Nusantara Kabupaten Batanghari, meminta pihak inspektorat Kabupaten Batanghari untuk memverifikasi bangunan lapangan futsal yang bernilai Rp224.720.623,00 dan lapangan sepak bola yang bernilai Rp 145.618.000,00. Kedua lapangan tersebut dibangun oleh Pemerintah Desa Simpang Terusan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari dengan menggunakan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019.


-
Pemasangan atap lapangan futsal

Sayangnya, dua lapangan tersebut sampai saat ini belum selesai pengerjaannya. 


Kepada beberapa awak media, Yani mengatakan bahwa akibat kurangnya pengawasan dan pantauan dari pihak dinas yang terkait,  pembangunan  lapangan futsal yang seharusnya sudah berakhir pada tanggal per 31 Desember 2019, ternyata hingga sekarang masih terus dikerjakan.


Padahal, menurut Yani, setiap pekerjaan, baik yang menggunakan dana APBN, APBD, maupun APBDes memiliki masa akhir pekerjaan pada tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Dengan demikian, pekerjaan yang menggunakan anggaran tahun 2019, semestinya sudah habis waktu pengerjaannya pada tanggal 31 Desember 2019.


-
Lapangan sepak bola; rumputnya tidak banyak; tidak ada tiang gawangnya

Namun, apabila belum selesai, pekerjaan yang didanai melalui APBDes akan dilanjutkan lagi setelah APBDes perubahan yang disusun dan dikeluarkan oleh dinas terkait.


"Saya sangat heran dengan tindakan dan keberanian Kades Desa Simpang Terusan yang masih saja berani mengerjakan pembangunannya, inikan sudah jelas- jelas menyalahi aturan penggunaan Dana Desa (DD) yang seharusnya per 31 Desember 2019, tidak ada lagi yang namanya aktivitas kegiatan kerja, apa karena Kades Desa Simpang Terusan ini mau mengejar 70 persen dana serapan dari Dana Desa yang dikelola oleh Desa sehingga dia masih mengerjakan pembuatan lapangan futsal tersebut  yang mana jika tidak mencapai 70 persen dana serapan untuk Desanya mereka akan kena sangsi  keterlambatan penyaluran Dana berikutnya," papar Yani.


"APBDes itu 'kan berpedoman kepada Perbup dan Permen. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah APBDes itu berlakunya sampai berapa tahun dan sampai kapan?" tanya Yani.
 
"Setahu saya APBDes itukan berakhirnya per 31 Desember, dari itulah, kami  dari LSM Nusantara berharap kepada instansi yang terkait khususnya Inspektorat Kabupaten Batanghari untuk turun langsung dan kroscek, memverifikasi kembali pembangunan lapangan futsal di Desa Simpang terusan tersebut," tambah Yani.


Selain itu,  Yani menduga pembuatan lapangan sepak bolanya pun tidak sesuai dengan anggaran dananya yang tercantum pada papan merek, sebab tiang gawangnya, misalnya, tidak ada dan juga rumput yang ditanam di lapangan pun cuma sedikit.


"Untuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) patut juga dipertanyakan diduga fiktif, soalnya SPJ itukan wajib dilaporkan paling lambat pada 31 Desember 2019, artinya seluruh kegiatan yang menggunakan dana DD sudah setop total, kalaupun belum siap pekerjaannya Dana itu harus disilpakan. Contohnya, kalau kegiatan baru mencapai 90% maka LPJ ya 90%  itulah dan sisa 10% nya wajib disilpakan, dan setelah APBDesa 2020 selesai kemudian sisa proyek 10% tadi baru bisa dilanjutkan," terang Yani.

Halaman:

Editor: Tim Berita

Tags

Terkini

X