Jakarta,Klikanggaran.com - Dugaan konspirasi politik Partai Demokrat yang menjadi perbincangan hangat di ruang publik, mengenai ketetapan keputusan atas wakil pimpinan definitif DPRD Muratara menjadi rebutan para elite partai, yakni mengenai polemik surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) melabrak assessment Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) membuat kegaduhan internal di Partai tersebut.
Menanggapi hal tersebut, pengamat sosial dan politik Direktur eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes), Bagindo Togar, turut angkat bicara mengenai kisruh di tubuh internal Partai Demokrat.
"Seharusnya surat rekomendasi DPP itu harus dipatuhi, sebab semua aturan partai itu sama. Bagi yang membangkangi justru memalukan diri sendiri di kalangan elite politik. Itu wajib dipatuhi, eksesnya akan luar biasa dan berakibat buruk bagi yang menolak," Ujar Bagindo saat dikonfirmasi Klikanggaran.com Selasa,(1/10/2019).
Lanjutnya, kata Bagindo, bahwa apapun keputusannya, yang tetap memutuskan lembaga legislatif di Muratara. Jangan saja DPRD di Muratara menjadi penghambat travel backer (perjalanan punggung) atas kebijakan-kebijakan yang dibuat di Muratara kedepannya.
"Bagusnya para elite-elite partai itu selsaikan dulu permasalahan internal mereka, kalaupun terjadi respon yang kurang baik dari petinggi di atasnya (DPD/DPP),itu harusnya tidak terekspos keluar." Tegas Bagindo yang juga lulusan terbaik IKA FISIP Unsri.
Dijelaskannya,kalaupun inginkan perubahan, usulkan ke DPD/DPP jika merasa yang terpilih tidak tepat ataupun kurang tepat. Itu semua kan ada mekanismenya dan ada alurnya.
"Jangan saja sudah berinteraksi dengan Parpol lain di lembaga legislatif,itu kan bisa menjadi blunder (Kekeliruan) buat Partai Demokrat sendiri. Permasalahan internal jangan bener terekspos menjadi urusan publik harusnya,blunder dong buat Partai Demokrat. Makanya permasalahan internal di Partai sendiri jangan pernah masuk ke ranah legislatif, walaupun mereka semua bakal masuk calon legislatif." Imbuhnya.
Untuk itu, Bagindo menuturkan, kematengan dan kedewasaan kepengurusan partai demokrat di Muratara itu justru dipertanyakan.
"Ini jelas menjadi blunder buat partai Demokrat, permasalahan internal seharunya jangan sampai diadopsi lembaga legislatif yang milik semua partai. Itu kan bukan monopoli milik partai Demokrat aja, apa gak mikir martabat partai para kalangan elite itu? Pikirkanlah marwah Demokrat didepan publik, gitu lho." Pungkasnya.
Sebelumya, seperti diketahui, ketua DPC Partai Demokrat Muratara, Sukri Alkap S.SI.Apt tidak mematuhi keputusan DPP. Pasalnya, Sukri Alkap menunjuk sendiri dirinya untuk menjadi wakil pimpinan DPRD sementara dengan bermodalkan surat nomor:032/A.3/PD/DPC-MRT/IX/2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pihak DPC Muratara.
Padahal, Surat Keputusan (SK) DPP Partai Demokrat yang ditandatangani langsung oleh Prof.DR.H Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum dan DR.Hinca IP Pandjaitan XIII SH.MH.ACCS selaku Sekretaris Jendral, telah merekomendasikan saudara Amri Sudarsono SE untuk menjadi wakil pimpinan sementara DPRD Muratara.
