Jakarta, Klikanggaran.com (24-06-2019) - Daerah Otonomi Baru (DOB) tepatnya di Kabupaten Musi Rawas Utara diketahui terdapat temuan yang sangat stagnan. Berdasarkan data tindak lanjut BPK, ada sebanyak 93 temuan sejak 2015-2018 dengan total Rp19.383.178.805,43 dan temuan sebanyak 211 dengan total senilai Rp16.990.517.658,87 rekomendasi dari BPK. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari pimpinan entitas bersangkutan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut.
Namun, sejauh ini diketahui hanya terdapat penyetoran senilai Rp3.765.578.022,77. Ini tentunya dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara/ daerah yang berpotensi mengarah ke tindak pidana korupsi.
Menanggapi hal tersebut, Andy Lala selaku aktivis pengamat Kabupaten Muratara menyatakan sikap kepeduliaanya.
"Tindak tegas…., diduga ada penyimpangan terhadap pengelolaan uang negara…, satu detik yang ditinggalkan itu ada nilai rupiahnya. Seharusnya mereka kan ada ahli ekonomi, semua lengkap di birokrasi. Kami rakyat akan turut mengawasi dan mengontrol, yang mana tidak bergerak," ujar aktivis berkepala plontos tersebut pada Klikanggaran.com, Minggu (23/6/2019).
Untuk diketahui, temuan BPK itu bisa tidak menjadi persoalan jika segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Pihak terkait diberi waktu selama 60 hari setelah terbitnya LHP. Namun yang terjadi, sejak 2015-2018 masih terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti dan diduga kuat ini merupakan indikasi dari potensi kerugian negara/daerah.
Lanjut dikatakan Andi, Pemerintah Daerah Muratara seharusnya berintegritas dan memberikan dampak pengelolaan keuangan daerah yang baik agar mencerminkan Good Governance Muratara.
“Supaya penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan daerah yang efisien. Demi penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administrative, maka harus menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas daerah Muratara,” pungkasnya. (MJP)
