Palembang, Klikanggaran.com (20-06-2019) - Sejumlah aksi demonstrasi damai direncanakan akan digelar hari ini (20 Juni 2019). Aksi tersebut direncanakan di beberapa titik dalam Kota Palembang seperti Mapolda Sumsel, Kantor Gubernur, DKPP, Kejari, dan Diknas Provinsi Sumsel. Hal tersebut diketahui dari surat pemberitahuan aksi yang ditujukan ke pihak kepolisian.
Adapun ketiga kelompok yang akan menggelar aksi unjuk rasa tersebut yakni unjuk rasa dari Gabungan Ormas Penegak Keadilan (GOPK) dengan estimasi sekitar 50 orang. Mereka akan menggelar aksi di halaman kantor Gubernur Sumsel dan Diknas Provinsi Sumatera Selatan, dengan aspirasi tuntutan:
- Tolak komersialisasi Pendidikan di Sumsel
- Tolak pungutan biaya perbulan dan SPO di 29 SMAN Unggulan di Sumsel
- Meminta Gubernur Sumsel membatalkan kebijakan tersebut dan memecat Kadiknas Sumsel Widodo dari jabatannya
- Pecat kepala SMAN 6 Palembang yang diduga melakukan praktek pungli
- Menggalang dukungan tanda tangan di spanduk penolakan tentang sekolah berbayar di Sumsel.
Kemudian, rencana aksi kedua berasal dari Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, Perkumpulan Gerakan Kebangsaan dan Forum Milenial Sriwijaya. Dengan estimasi massa 70 orang. Mereka direncanakan akan menggelar aksi di DKPP Sumsel, Kajari, dan Polresta Palembang.
Para peserta aksi akan menyuarakan beberapa tuntutan, yakni:
- Meminta DKPP untuk memberikan sanksi terhadap lima orang Komisioner KPU Kota Palembang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
- Meminta Kejari Palembang untuk segera melakukan pelimpahan perkara kepada pengadilanan serta menyelesaikan perkara dengan UU yang berlaku
- Tangkap dan penjarakan komisioner KPU Kota Palembang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka demi menjaga alat bukti
Selanjutnya, aksi unjuk rasa yang terakhir berasal dari Aliansi Pemuda Mahasiswa dan Masyarakat Kota Palembang. Estimasi massa sekitar 50 orang. Para peserta aksi direncanakan akan menggelar demo Mapolda Sumsel. Adapun tuntutan massa yakni:
- Meminta Rektor UIN untuk memberikan keterangan secara terbuka terkait kunjungan KPK ke UIN
- Menanggapi beredarnya berita tentang pemeriksaan KPK terkait jual beli jabatan dalam proses pemilihan rektor UIN di berbagai kampus di seluruh Indonesia
- Meminta Mapolda Sumsel melakukan penyelidikan terhadap rektorat UIN Raden Fatah Palembang atas adanya isu penyalahgunaan jual beli jabatan pada proses pemilihan rektor.
