Jakarta, Klikanggaran.com (10-04-2018) - Sebanyak 21 pejabat di daerah Kota Bukittinggi diduga fiktif dalam melakukan perjalanan dinas atas biaya penginapan yang dibayarkan. Dalam keterangan lembaga audit negara, diketahui total dari pelaksana perjalanan dinas adalah sebanyak 47 orang pejabat pada sebelas SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) yang melakukan perjalanan tertanggal 15-16 April 2017 lalu.
Namun, yang diketahui hanyalah 26 orang pejabat saja yang menginap di hotel, dan sisanya yang 21 orang tidak menginap. Sehingga dalam analisis Klikanggaran.com, untuk pembiayan penginapan yang dibayarkan terjadi kelebihan pembayaran. Oleh publik, hal ini dinilai sebagai bentuk dari tindakan mark up. Karena dalam SPJ atau surat pertanggungjawaban yang diberikan oleh pejabat tersebut semua pelaksana kegiatan ada sebanyak 47 orang. Maka dapat dipastikan terjadi kelebihan pembayaran, karena ada 21 orang yang tidak ikut menginap dan tak perlu dibayarkan.
Yang menjadi pertanyaan dasarnya adalah, ke mana uang lebih tersebut?
"Sudah pasti dimakan oleh orang yang membuat SPJ tersebut," geram publik.
Dan, hal ini hanya mengundang amarah publik, "Dikasih pekerjaan agar melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Kota Bukittinggi, malah asyik mencokel APBD dalam setiap kegiatan untuk menguntungkan pribadi."
Bahkan dari dokumen lain yang diperoleh Klikanggaran.com diketahui bahwa kelebihan pembayaran tersebut terjadi atas dua kondisi berikut :
Pertama mempertanggungjawabkan biaya penginapan tidak dengan bukti tempat penginapan yang sebenarnya. Dan kedua, mengganti jumlah hari menginap dan atau tarif penginapan per malamnya pada tempat penginapan tersebut.
-
-
