Palembang, Klikanggaran.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumsel (DPRD) Kota Palembang menolak tegas tentang rencana peralihan pengelolaan SMA/SMK ke Provinsi. Jika ini terjadi maka Palembang akan kehilangan APBD, dari sebelumnya Rp 3,1 triliun menjadi Rp 1,9 triliun.
"Karena selama ini anggaran dalam APBD ini banyak ditopang dari sektor pendidikan, khususnya pengelolaan di jenjang itu. Kalau disetujui maka, Palembang akan rugi besar. Seharusnya walikota kita juga menolak tegas," kata Ketua Komisi IV, Syahrial Eddy di ruang kerjanya, Kamis (27/10).
Dia menegaskan, bentuk penolakan ini disampaikan pihaknya kepada pihak Pemkot Palembang untuk mengeluarkan argumen hukum dan dampak kerugiannya. Harusnya, kata dia, dengan adanya gugatan Walikota Surabaya, Tri Risma Harini ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji Undang-Undang 23 Tahun 2014 harus diikuti oleh semua daerah di Indonesia, termasuk Kota Palembang, sebagai bentuk penolakan.
"Sekarang kan lagi berproses di MK. Jadi, tunggu proses gugatan Walikota Surabaya selesai. Baru hal itu bisa ditindak lanjuti, harusnya kompak. Bentuk penolakan," ujarnya.
