Palembang, Klikanggran.com - Terkait penolakan hasil keputusan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Ogan Ilir (OI), sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Sumsel, Senin (26/09/2016).
Koordinator aksi dari awal telah memperhatikan gerak-gerik pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Ogan Ilir (OI). Ia pun mengukapkan bahwa tahun 2016 ini OI bakal dijadikan sebagai daerah percontohan pelaksanaan Pilkades serentak di Indonesia.
"Sejak awal tahapan pelaksanaan Pilkades serentak di OI sudah dipenuhi intrik-intrik politik murahan dan permainan kotor politik uang, serta berbagai rekayasa untuk kepentingan dan kemenangan pihak-pihak tertentu," tuturnya.
Tahapan Pilkades saat ini sudah menetapkan calon-calon yang akan bertarung pada 12 Oktober 2016 mendatang. Pihaknya meminta agar Pemerintah Provinsi melakukan investigasi selama proses pemilihan kepala desa untuk mengusut adanya indikasi-indikasi yang dilakukan oleh para pihak tertentu.
"Kami ingin Pemerintah Provinsi (Pemprov) menurunkan tim dan melakukan investigasi untuk mengusut adanya dugaan pungutan liar (Pungli)," pungkasnya.
Unjuk rasa yang dilakukan oleh gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi dan KKN Sumatera Selatan (Sumsel) ini terdiri dari LSM Bedulur, LSM Mitra Kejati, LSM Gerakan Anti Korupsi Sumsel, serta Serikat Mahasiswa Rakyat Bersatu RI.
