Jakarta, Klikanggaran.com (14/9/2017) - Dana desa adalah salah satu topik yang menjadi perhatian, hal menarik untuk dibahas di kalangan publik. Terutama mengenai pembangunan desa yang menggunakan anggaran APBN yang begitu gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah, namun masih ada desa yang belum tersentuh.
Seperti kita ketahui, pendanaan desa memiliki beberapa sumber dan berasal dari berbagai macam alokasi. Pertama, dana desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua, dana desa didapat dari alokasi APBN atau didapat dari realokasi anggaran pusat berbasis desa dan 10 persen dari luar dana transfer ke daerah secara bertahap. Ketiga, dana yang didapat bagian dari PDRD kabupaten /kota paling sedikit 10 persen. Keempat, dana desa diperoleh dari alokasi dana desa (ADD) paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dikurangi DAK. Kelima, dana desa yang didapat dari bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabutaten/kota. Keenam, dana desa yang didapat dari dana hibah dan sumbangan pihak ketiga. Ketujuh, lain-lain pendapatan yang sah.
Dana desa yang didapat dari berbagai alokasi tersebut, tentunya ada perkembangan, misal dari tahun 2015 ke tahun 2016. Seperti yang diketahui dari laporan yang diperoleh Aktivis Mahasiswa, Wahyudin, bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagi hasil PDRD total mencapai angka 57,251 untuk tahun 2015, sedangkan di tahun 2016 mencapai angka 85,336. Terjadi kenaikan 49,0.
Wahyudin memberikan contoh, misalnya untuk Provinsi Jawa Barat saja, dana per desa tahun 2015, dimana dengan jumlah desa sekitar 5,319 desa, memiliki anggaran yang berbeda, di antaranya:
a. Dana Desa (DD) yaitu sebesar Rp1.589.711.596.
b. Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp2.692.366.141.
c. Bagi hasil PDRD sebesar Rp545.194.374.
d. Total DD, ADD, Bagi hasil PDRD sebesar Rp4.827.272.111.
Jadi, masing-masing desa di Provinsi Jawa barat dikucuri dana desa sebesar Rp907.553 (dalam ribuan).
"Dengan anggaran yang menggiurkan masih banyak desa di Jawa Barat, khususnya Bekasi Babelan dan Gabus belum tersentuh. Terbukti dari infratruktur jalan, penerangan, dan saluran air, masih terbengkalai. Sehingga menambah pekerjaan rumah bagi Pemkot Bekasi. Daya serap desa atas anggaran belum maksimal atau dana desa hilang ditelan pahlawan pembela Pancasila munafik dari kota patriot," sesal Wahyudin.
