"Data Pemprov DKI dan Kemensos adalah sama, itu dulu. Setelah menerima data kami, Kemensos kemudian melakukan cleansing data dari usulan kami. Mereka (warga) yang tercatat penerima PKH (program keluarga harapan) tidak menerima (bansos) itu," kata Catur.
Setelah verifikasi data, Kemensos memutuskan penerima bansos pemerintah pusat di Jakarta sebanyak 947.126 KK.
Dalam rapat tersebut, Catur tidak membahas hal yang disinggung Sri Mulyani soal Pemprov DKI tak lagi punya anggaran untuk memberikan bansos.
Namun, Catur menyatakan bahwa Pemprov DKI baru mengusulkan 2 juta KK di Jakarta untuk mendapatkan bansos dari pemerintah pusat.
Catur tidak mengetahui apakah Kemensos akan memberikan bansos kepada 2 juta KK yang diusulkan Pemprov DKI atau tetap memberikan bansos kepada 947.126 KK untuk periode Mei-Juni 2020.
"Usulan 2 juta harapan kami diterima. Kalau usulan tidak diterima semua, katakanlah mereka tetap memberikan seperti yang sekarang (kepada 947.126 KK), tentu kami harus berpikir untuk membantu warga terdampak dari sumber APBD," tutur dia.
Catur juga menyampaikan, anggaran bansos Pemprov DKI menggunakan pos belanja tak terduga (BTT) dalam APBD. Harapannya, semua kebutuhan anggaran untuk bansos bisa terpenuhi.
"Berkaitan dengan pertanyaan apakah anggaran cukup, ya kami berharap bansos bisa segera dikurangi kalau ekonomi segera bangkit. Persoalannya, apakah ekonomi segera bangkit atau tidak? Karena itu, kami concern memberikan bansos di BTT agar semua bansos terpenuhi. Kalau ada jumlah penerima baru, ya sebagai konsekuensinya anggaran juga harus diusulkan," ujar Catur.
Sumber: https://today.line.me/ID/article/Nk853k?utm_source=copyshare