Hal ini lantaran PSBB di DKI Jakarta sudah dimulai sejak 10 April 2020, tetapi belum ada bantuan dari pemerintah pusat.
"Yang dikelola oleh DKI, kita lakukan sebelum pempus mulai tanggal 20 (April). Di situ PSBB sudah mulai lebih awal, ada masa kosong di situ. PSBB-nya sudah mulai, sementara bantuan dari pusat baru mulai tanggal 20. Di situlah kenapa kemudian DKI memberikan bantuan untuk mengisi kekosongan waktu itu," kata dia.
Menurut Anies, penerima bansos tahap kedua dari Pemprov DKI akan jauh lebih banyak.
Catur menyatakan, penerima bansos tahap kedua rencananya bertambah menjadi 2 juta KK.
Penerima bansos bertambah karena banyaknya warga yang terdampak Covid-19, padahal sebelumnya tak termasuk warga penerima bantuan dari Pemprov DKI.
Tambahan data penerima bansos ini berasal dari usulan RT/RW yang dihimpun Biro Pemerintahan DKI Jakarta. RT/RW mengusulkan warganya yang kehilangan penghasilan akibat Covid-19 untuk mendapatkan bansos.
Selain itu, Pemprov DKI juga mendata warga yang kehilangan pendapatan akibat Covid-19, seperti nelayan, pengemudi ojek, hingga pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).
Ada pula pengurus rumah ibadah dan warga ber-KTP non-DKI Jakarta.
Meskipun demikian, Catur menyatakan data 2 juta KK penerima bansos tahap kedua itu masih belum final. Pemprov DKI masih melakukan sinkronisasi data agar tidak tumpang tindih.
"Dalam posisi sekarang, data masih di-cleansing," ucap Catur.
Data 2 juta KK penerima bansos itu juga diusulkan kepada Kemensos untuk mendapatkan bantuan presiden dari pemerintah pusat.
Keluhan Muhadjir: Data Penerima dari DKI Sama
Menko PMK Muhadjir Effendy merasa data penerima bansos di Jakarta tumpang tindih dan tidak sesuai kesepakatan awal.
Berdasarkan kesepakatan awal dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing penerima bansos.
Kesepakatannya, Pemprov DKI akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya, sementara 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari Kemensos.