• Kamis, 26 Mei 2022

Jasa Tirta II Belum Terima Pembayaran Rp 123,4 Miliar dari PLN

- Rabu, 28 Agustus 2019 | 12:05 WIB
jatiluhur
jatiluhur


Jakarta, Klikanggaran.com (28-08-2019) — Bendungan/waduk PLTA Ir. H. Djuanda sebagai objek vital nasional dibangun pada tahun 1957 dan selesai pada tahun 1967. Pemerintah menetapkan Perusahaan Negara (PN) Djatiluhur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1967 untuk menyelenggarakan eksploitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana bendungan/waduk PLTA Ir. H. Djuanda, setelah selesainya pembangunan bendungan/waduk tersebut. Dengan berfungsinya sebagian besar prasarana pengairan, meliputi waduk, bendungan utama dan PLTA Ir. H. Djuanda serta jaringan irigasi, maka PN Djatiluhur diubah menjadi Perum Otorita Jatiluhur (POJ) berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 1970 yang kemudian diubah dengan PP Nomor 35 Tahun 1980. Kedua PP tersebut kemudian disempurnakan menjadi PP Nomor 42 Tahun 1990 yang memperluas kewenangan, tugas serta lapangan usaha Perusahaan. POJ kemudian diubah menjadi Perum Jasa Tirta II berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 1999 yang kemudian disesuaikan menjadi PP Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perum Jasa Tirta II.


Perum Jasa Tirta II (PJT II) merupakan BUMN yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah dalam pengusahaan dan pengelolaan sumber daya air di wilayah kerjanya. Salah satu jenis kegiatan usaha PJT II adalah penyediaan tenaga listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (selanjutnya disebut PLN) dan/atau selain PLN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditangani oleh Unit Usaha PLTA.


Sesuai Laporan Keuangan PJT II Tahun 2017 dan 2018 (s.d. Triwulan III) diketahui pendapatan hasil penjualan listrik kepada PLN masing-masing sebesar Rp283.204.181.973,00 dan Rp123.471.681.408,18. Nilai tersebut merupakan penjualan listrik kepada PLN untuk tahun 2017 sebanyak 948.662.386 kWh dan 2018 (s.d. Triwulan III ) sebanyak 413.598.906 kWh dengan harga jual sebesar Rp298,53 per kWh.


Untuk memenuhi kebutuhan laporan Triwulan III tahun 2018, pendapatan listrik diakui berdasarkan tarif jual listrik tahun 2017 yaitu sebesar Rp298,53 per kWh, namun pengakuan tersebut tidak didukung dengan bukti penagihan (invoice). Nilai yang disajikan dalam laporan Triwulan III Tahun 2018 berdasarkan hasil produksi listrik yang disalurkan ke PLN dikalikan dengan tarif tahun 2017 sebesar Rp298,53 per kWh. Selanjutnya diketahui bahwa dalam tahun 2018 (s.d. Triwulan III), total penjualan listrik kepada PLN sebesar Rp123.471.681.408,18 yaitu sebanyak 413.598.906 kWh dikalikan tarif harga jual sebesar Rp298,53/kWh. Hasil penjualan listrik kepada PLN tahun 2017 sebesar Rp283.204.181.973,00 telah diterima PJT II, sedangkan untuk tahun 2018 (s.d. Triwulan III) minimal Rp123.471.681.408,18 belum ditagihkan/diterima.


Berdasarkan informasi yang diperoleh klikanggaran.com, bahwa belum ditagihkannya penjualan listrik kepada PLN karena belum disepakati addendum perjanjian jual beli listrik tahun 2018. Nah lho, semestinya Direksi Jasa Tirta sigap untuk segera melakukan addendum terhadap tarif baru sehingga bisa melakukan penagihan. Bagaimana menurut publik tentang kondisi ini?


[emka]


 


Editor: Ahmad Mufarri

Tags

Terkini

Impor Energi China dari Rusia Terus Melonjak!

Jumat, 20 Mei 2022 | 21:38 WIB

Bankir JPMorgan Memperingatkan Risiko Ekonomi AS

Selasa, 5 April 2022 | 07:05 WIB
X