Kongres AS Berupaya Melarang TikTok di Perangkat Pemerintah

KLIKANGGARAN -- Setelah mendapat persetujuan senat minggu lalu, No TikTok on Government Devices Act dapat menjadi undang-undang.

Sementara beberapa anggota parlemen dari Partai Republik mendorong pelarangan TikTok di seluruh negeri, RUU pengeluaran berhenti melarang semua penggunaan TikTok oleh pemerintah.

Jika disahkan, undang-undang tersebut akan memerintahkan Administrasi Layanan Umum dan Kantor Manajemen dan Anggaran untuk membuat pedoman bagi staf di lembaga eksekutif untuk menghapus TikTok dari perangkat milik pemerintah pada pertengahan Februari.

Larangan yang diusulkan muncul setelah setidaknya 11 negara bagian, termasuk Georgia dan South Dakota, melarang TikTok di perangkat milik pemerintah.

Kekhawatiran politik atas TikTok mencapai puncaknya awal bulan ini setelah Direktur FBI Chris Wray mengatakan China dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk mengumpulkan data pengguna.

TikTok telah mencoba mengatasi masalah tersebut. Pada bulan Juni, aplikasi mulai merutekan semua lalu lintas domestik melalui server Oracle di AS.

Pada saat yang sama, TikTok dan perusahaan induk ByteDance berjanji untuk menghapus data pengguna AS dari server data mereka sendiri di AS dan Singapura.

"Kami kecewa bahwa Kongres telah bergerak untuk melarang TikTok pada perangkat pemerintah - sebuah isyarat politik yang tidak akan melakukan apa pun untuk memajukan kepentingan keamanan nasional - daripada mendorong Pemerintah untuk menyelesaikan tinjauan keamanan nasionalnya," kata juru bicara TikTok Brooke Oberwetter kepada Engadget.